Headline.co.id ~ Indonesia mendorong implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang melibatkan kebutuhan industri dan pelaku usaha, termasuk UMKM, setelah kesepakatan itu ditandatangani para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Dorongan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan ke-28 Dewan MEA. Indonesia menilai pelibatan sektor swasta dan penguatan kapasitas UMKM diperlukan agar kerja sama ekonomi digital kawasan memberi manfaat nyata. Untuk menerjemahkan kesepakatan menjadi langkah konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan rencana implementasi DEFA yang mempertimbangkan kesiapan domestik setiap negara.
Penandatanganan DEFA menjadi tonggak penting ASEAN setelah negosiasi dimulai pada September 2023, saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN. Para Menteri Dewan MEA menandatangani perjanjian itu di sela-sela pertemuan ke-28.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Airlangga selaku AEC Council Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan DEFA dan menekankan perlunya menyelaraskan rencana implementasinya dengan Rencana Strategis AEC 2026–2030.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya mengapresiasi dan bangga atas kerja keras seluruh negara anggota ASEAN dalam mewujudkan DEFA ASEAN. Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” tutur Airlangga.
Implementasi ASEAN DEFA perlu melibatkan industri dan UMKM
Indonesia memandang pelibatan sektor swasta dan penguatan kapasitas UMKM sebagai bagian penting dari pelaksanaan ASEAN DEFA. Perhatian terhadap kebutuhan industri, menurut Indonesia, dibutuhkan agar pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital kawasan dan merasakan manfaat dari kesepakatan tersebut.
Rencana implementasi DEFA juga perlu memperhatikan kesiapan domestik masing-masing negara anggota. Indonesia menilai penyelarasan dengan Rencana Strategis AEC 2026–2030 penting agar komitmen di tingkat kawasan sejalan dengan arah kerja bersama ASEAN.
Selain agenda transformasi digital, Indonesia menekankan penguatan ketahanan ekonomi ASEAN untuk menghadapi ketidakpastian global. Upaya tersebut, lain, mencakup dukungan terhadap keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis 2026–2030.
Dalam pelaksanaan rencana strategis itu, Indonesia juga mendorong penyelarasan tujuan bersama AEC dengan rencana kerja badan-badan sektoral ASEAN. Untuk 2026, badan sektoral ASEAN menetapkan 391 Annual Milestone Deliverables (AMD) sebagai keluaran tahunan untuk memantau kemajuan implementasi.
Dari jumlah tersebut, 92 AMD atau 24 persen telah selesai. Sebanyak 246 AMD atau 63 persen masih dalam proses, sedangkan 53 AMD atau 14 persen belum dimulai.
Agenda ekonomi hijau dan aksesi Timor-Leste
Pada agenda lintas sektor, Indonesia menyatakan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan. Ketiga agenda tersebut ditujukan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Pertemuan Dewan MEA ke-28 juga menyambut kemajuan Timor-Leste dalam proses aksesi terhadap Perjanjian Ekonomi ASEAN. Indonesia mendorong agar proses tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian formal.
Menurut Indonesia, proses aksesi Timor-Leste ke dalam AEC juga perlu memastikan kepastian hukum, konsistensi prosedur antar-sektor, kesiapan dalam melaksanakan komitmen, serta efektivitas partisipasinya dalam kelembagaan MEA.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















