Regulasi Ekonomi Digital Perlu Jaga Persaingan Usaha Lokal

Headline.co.id ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai regulasi ekonomi digital perlu menjaga persaingan tetap adil sekaligus memberi ruang bagi konsumen, pedagang, pengemudi, dan penyedia layanan lain. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan hal itu dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Ia meminta pemerintah mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia sebelum menerapkan kebijakan persaingan. Menurut Edwin, pengaturan perlu diarahkan untuk mengatasi kegagalan pasar tanpa menghambat inovasi dan peluang usaha lokal.

Dalam ekonomi digital Indonesia, perubahan kebijakan platform dapat berdampak pada berbagai pihak yang saling terhubung. Karena itu, regulasi ekonomi digital, kata Edwin, perlu memperhitungkan kepentingan tiap pihak dan memastikan konsumen tetap memperoleh layanan kompetitif, pedagang dapat berkembang, serta pengemudi memiliki ruang ekonomi yang adil.

You might also like

Riset Pesantren, Ditjen Pesantren Gandeng Tujuh Pusat Kajian UIN

14 November 2026

Pemkab Siak Dorong Pelayanan Adminduk Jemput Bola

14 November 2026

Ekonomi digital bergantung pada platform

Edwin menjelaskan, pasar digital Indonesia memiliki karakteristik multipihak. Perdagangan daring, misalnya, tidak hanya melibatkan konsumen dan pedagang, tetapi juga pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, serta penyedia layanan logistik. Kebijakan yang mengubah cara kerja platform dapat memengaruhi seluruh pihak dalam ekosistem tersebut.

“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” ujar Edwin.

Ia menuturkan, layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha. Model yang semula berkembang melalui ekonomi berbagi (sharing economy) dan ekonomi gig (gig economy) kini semakin bergantung pada platform. Akibatnya, permintaan dan penawaran di pasar turut dipengaruhi insentif yang ditetapkan perusahaan platform.

“Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar,” jelasnya.

Perubahan strategi bisnis platform juga dapat mengubah pembagian manfaat ekonomi di pelaku usaha. Edwin menyebut, perusahaan yang selama bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor dapat mulai mengejar keuntungan. Penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, dan pengurangan insentif berpotensi memberi tekanan kepada pengemudi maupun pelaku usaha lainnya.

Menurut Edwin, persaingan tetap penting untuk menekan biaya transaksi layanan daring. “Tujuan layanan daring tentu untuk mengurangi biaya transaksi. Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya,” ungkapnya.

Risiko konsentrasi dan praktik tertutup

Edwin juga mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi di platform digital. Menurut dia, praktik tersebut dapat menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain, memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, dan mengurangi kemampuan Indonesia menangkap nilai ekonomi dari ekosistem digital.

“Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita. Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta,” tegas Edwin.

Ia mencontohkan pemasangan aplikasi bawaan pada telepon seluler sebagai praktik yang dapat membatasi persaingan. Edwin mengatakan perangkat yang dibeli konsumen dapat dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang dibuat tertutup sehingga penyedia layanan lain berpotensi kehilangan kesempatan bersaing secara adil.

“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” katanya.

Regulasi ekonomi digital harus sesuai pasar Indonesia

Edwin meminta pemerintah berhati-hati agar kebijakan tidak menghambat inovasi dan persaingan. Menurut dia, pendekatan yang diterapkan di Australia atau Eropa tidak dapat begitu saja disalin karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat Indonesia berbeda.

“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” ujar Edwin.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan intervensi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komdigi, kata Edwin, menerapkan tiga prinsip pengaturan: membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi agar pelaku usaha memiliki kepastian.

“Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” pungkasnya.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on GoogleDukung Jurnalisme