Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta, Pemerintah meluncurkan Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026), untuk memetakan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN). Peta yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026 itu ditujukan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kompetensi ASN dengan kebutuhan jabatan serta perkembangan teknologi. Pemetaan dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab aparatur, mencakup enam bidang kompetensi yang dapat menjadi rujukan untuk pendidikan, pelatihan, rekrutmen, sertifikasi, dan pengembangan karier.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Kemkomdigi), Bonifasius Pudjianto, mengatakan PON ASN Digital membantu menghubungkan kompetensi dengan peran kerja dan pengembangan karier. Menurut dia, peta tersebut diharapkan membuat pengembangan talenta digital di pemerintahan lebih terarah dan terukur.
“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Boni dalam peluncuran PON ASN Digital pada Digital Leader Summit 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Enam bidang kompetensi digital ASN
PON ASN Digital mencakup enam bidang, yaitu Tata Kelola Teknologi Digital; Pengembangan Produk dan Layanan Digital; Keamanan Informasi dan Siber; Infrastruktur Digital; Sains Data dan Kecerdasan Artifisial; serta Komunikasi Publik dan Media Digital.
Keenam bidang tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan peran dan tanggung jawab ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan begitu, pengembangan kapasitas aparatur tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga memperhatikan pekerjaan dan target transformasi digital masing-masing instansi.
“Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Boni.
Ia menjelaskan, penyusunan peta itu mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber. Penyelarasan tersebut dimaksudkan agar kompetensi digital ASN memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.
“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” tegasnya.
PON ASN Digital untuk perencanaan talenta dan karier
PON ASN Digital diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier ASN. Pemetaan yang lebih terstruktur juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan manajemen talenta dan sistem karier yang sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.
Boni menyebut penguatan kompetensi itu merupakan bagian dari dukungan terhadap Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045. Kualifikasi talenta digital ASN, katanya, menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi pemerintahan dan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi industri, dan juga asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk bersama-sama memanfaatkan PON ASN ini,” ucap Boni.
Digital Leadership Academy telah diikuti 205 peserta
Selain memetakan kompetensi, BPSDM Kemkomdigi mengembangkan kepemimpinan digital melalui program Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan sejak 2021. Program yang bekerja sama dengan mitra nasional dan internasional tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital, memperkuat kemampuan transformasi digital, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.
Pada 2026, pelatihan kepemimpinan digital melalui DLA telah diikuti tiga instansi: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.
Digital Leader Summit 2026 menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini. Boni mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, dan memperkuat sinergi dalam membangun kebijakan pemerintahan digital. Ia menegaskan bahwa pengembangan kepemimpinan digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri teknologi.
“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
