Headline.co.id, Jakarta ~ Prinsip islah dalam Al-Qur’an dapat menjadi pedoman untuk merawat kerukunan dan menyelesaikan perselisihan, termasuk di luar persoalan keluarga. Dosen sekaligus pemateri Pelatihan Mediator Bersertifikat Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Anwar Saadi, menjelaskan prinsip tersebut di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut Anwar, perdamaian dapat diupayakan dengan memahami akar persoalan dan kepentingan para pihak, serta melibatkan mediator untuk membantu menemukan penyelesaian.
Anwar, yang juga Sekretaris BP4, menyampaikan islah sebagai upaya memperbaiki hubungan dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Ia menyebut prinsip itu memiliki landasan dalam Al-Qur’an dan mengajarkan umat Islam untuk menjaga persaudaraan ketika terjadi konflik.
Landasan islah dalam Al-Qur’an
Anwar menyebut Surah Al-Hujurat ayat 9 sebagai salah satu landasan islah. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berselisih. Pesan itu, menurutnya, menempatkan upaya penyelesaian konflik sebagai tanggung jawab sosial untuk menjaga kehidupan bersama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Demikian pesan dalam Surah Al-Hujurat ayat 10. Sehingga semangat tersebut menjadi dasar penting dalam membangun upaya perdamaian, bukan memperbesar perbedaan atau mempertajam pertentangan,” paparnya.
Selain itu, Anwar menguraikan Surah Al-Baqarah ayat 182, yang memuat prinsip perbaikan dan pencegahan ketidakadilan dalam persoalan wasiat. Islah, dalam konteks ini, juga berarti meluruskan persoalan agar hak dan kepentingan pihak-pihak terkait tidak dirugikan.
Islah dalam praktik mediasi
Dalam mediasi, upaya mendamaikan tidak cukup dilakukan dengan meminta pihak-pihak yang berselisih menghentikan pertengkaran. Mediator perlu memahami persoalan, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, dan menggali kepentingan yang melatarbelakangi perbedaan. Dengan demikian, penyelesaian diharapkan tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menyentuh masalah yang perlu dituntaskan.
Anwar memperkenalkan empat model mediasi: settlement, facilitative, evaluative, dan transformative. Model settlement berorientasi pada tercapainya kesepakatan. Dalam model facilitative, mediator memfasilitasi komunikasi agar para pihak dapat merumuskan penyelesaian sendiri.
Sementara itu, model evaluative membantu para pihak mempertimbangkan persoalan berdasarkan hak dan kewajiban. Model transformative berupaya memperbaiki hubungan dan cara para pihak memahami persoalan. Penerapan setiap model, kata Anwar, dapat disesuaikan dengan karakter masalah dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat.
Mediator juga perlu membedakan posisi dan kepentingan. Posisi adalah tuntutan yang disampaikan seseorang, sedangkan kepentingan merupakan kebutuhan atau alasan yang mendasari tuntutan itu. Menggali kepentingan dapat membuka kemungkinan penyelesaian yang sebelumnya tidak terlihat.
Anwar turut menjelaskan penggunaan kaukus atau pertemuan terpisah. Teknik ini dapat dipakai ketika mediator perlu menggali keterangan dan kepentingan masing-masing pihak secara lebih mendalam. Melalui komunikasi yang terarah, mediator dapat membantu pihak-pihak memahami persoalan tanpa harus mempertemukan mereka sepanjang waktu.
Sengketa tanah dan wakaf jadi contoh
Anwar menyatakan prinsip islah juga relevan untuk menangani persoalan di luar keluarga, termasuk perselisihan tanah dan wakaf. Ia mencontohkan sengketa tanah makam yang tidak disertai dokumen wakaf. Dalam persoalan seperti itu, akar masalah dan kepentingan para pihak perlu ditelusuri agar penyelesaian tidak hanya berfokus pada tuntutan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan kemaslahatan bersama.
“Prinsip islah juga relevan untuk menangani persoalan di luar keluarga, termasuk perselisihan terkait tanah dan wakaf. Dalam pemaparannya, Anwar mencontohkan sengketa tanah makam yang tidak disertai dokumen wakaf. Persoalan semacam ini membutuhkan penelusuran akar masalah dan kepentingan para pihak, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada tuntutan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hubungan sosial dan kemaslahatan bersama,” paparnya.
Nilai tersebut, menurut Anwar, dapat menjadi bekal aparatur Ditjen Bimas Islam dalam menghadapi persoalan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga, wakaf, masjid, maupun kehidupan sosial-keagamaan. Pelatihan mediator yang berlangsung pada 12–14 November 2026 itu diharapkan memperkuat kemampuan aparatur memfasilitasi dialog, menjaga sikap netral, dan membantu masyarakat menemukan penyelesaian secara damai.
“Bagi aparatur Ditjen Bimas Islam, nilai tersebut dapat menjadi bekal dalam menghadapi beragam persoalan pelayanan, baik yang berkaitan dengan keluarga, wakaf, masjid, maupun kehidupan sosial-keagamaan. Pelatihan mediator yang berlangsung pada 12–14 November 2026 ini diharapkan memperkuat kemampuan aparatur dalam memfasilitasi dialog, menjaga sikap netral, dan membantu masyarakat menemukan penyelesaian secara damai,” tandasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
