Headline.co.id, Probolinggo ~ Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat layanan digital dan pengelolaan informasi untuk mempertahankan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Upaya itu disampaikan Wali Kota Probolinggo Aminuddin saat mengikuti wawancara daring bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (12/11/2026). Wawancara berlangsung dari Command Centre Kantor Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pemkot menjalankan penguatan tersebut melalui integrasi kanal informasi, pemerataan akses internet, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Nilai keterbukaan informasi Kota Probolinggo meningkat dari 96,01 pada 2024 menjadi 97,9 pada 2025. Aminuddin menegaskan, capaian itu bukan tujuan akhir karena keterbukaan informasi harus memudahkan akses publik, memperkuat transparansi, dan memastikan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
“Capaian ini tentu bukan tujuan akhir. Kami terus melakukan perbaikan melalui tiga fokus utama, yakni inovasi, strategi pelayanan, serta komitmen dan keberpihakan seluruh pihak dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” ujar Aminuddin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Integrasi kanal informasi dan pengembangan layanan digital
Salah satu inovasi yang dipaparkan Aminuddin adalah B-Link Super Aplikasi, yang diluncurkan pada 16 Juli 2026. Aplikasi itu dirancang menyatukan kanal informasi pemerintah yang sebelumnya tersebar agar masyarakat dapat mengaksesnya melalui satu pintu.
Pemkot Probolinggo juga mengembangkan dasbor Bersolek atau Bersolek Performance Based City Transformation Model (BPCTM). Diluncurkan pada Oktober 2026, sistem ini digunakan untuk memantau kinerja perangkat daerah dan informasi pembangunan secara terintegrasi. Data di dalamnya diperbarui secara berkala hingga waktu nyata.
Di luar layanan digital, pemerintah daerah berupaya memperluas akses informasi dengan pemerataan jaringan internet. Penguatan konektivitas itu mencakup rencana penyediaan 30 titik Super Koridor hingga akhir 2026.
Pemkot juga menjalankan Bincang Solusi Campus Series untuk meningkatkan literasi informasi. Program tersebut menggunakan webinar singkat, siniar, dan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat.
Permohonan informasi menjadi bahan evaluasi layanan
Jumlah permohonan informasi publik yang diterima Pemkot Probolinggo tercatat delapan pada 2024 dan 11 pada 2025. Hingga Oktober 2026, terdapat 10 permohonan. Aminuddin menyebut data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan mutu layanan.
Dalam wawancara yang sama, Komisioner KI Jatim Elis Yusniyawati menggali pendekatan Aminuddin untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menentukan arah pembangunan Kota Probolinggo. Aminuddin menyampaikan bahwa komunikasi dengan berbagai pihak menjadi langkah awal untuk mengetahui persoalan daerah dan menyusun prioritas kebijakan.
“Semua pihak harus dilibatkan karena perencanaan yang baik merupakan perencanaan bersama. Kami memperkuat komunikasi tersebut dengan teknologi agar masyarakat juga bisa mengetahui arah pembangunan dan ikut merasakan proses perkembangannya,” jelas Aminuddin.
Menurut dia, keterbukaan informasi tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan informasi satu arah. Pemerintah juga perlu menyerap aspirasi dan masukan masyarakat agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Aminuddin menambahkan, penguatan PPID merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala daerah hingga unit pelayanan informasi. Integrasi sistem digital diharapkan memperlancar komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Ke depan, keterbukaan informasi ini akan terus kami tingkatkan karena cakupannya sangat luas. Informasi bukan hanya sesuatu yang disampaikan melalui berita, tetapi seluruh komponen di sekitar kita juga dapat memberikan informasi, baik yang terdengar maupun tidak terdengar. Semakin luas informasi yang kita serap, semakin kuat pula kesimpulan yang dapat kita ambil,” tuturnya.
Diskominfo ingatkan pemeliharaan sistem dan kualitas layanan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Lucia Aries Yulianti optimistis predikat Informatif dapat dipertahankan pada 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi perlu disertai pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan.
Hal itu mencakup pengelolaan dokumen, pemrosesan permohonan, serta distribusi informasi kepada masyarakat. Lucia menekankan agar seluruh petugas menjaga mutu pelayanan dan memastikan setiap kanal serta proses berjalan dengan baik.
“Jangan sampai kita terlena. Seluruh petugas harus tetap menjaga kualitas pelayanan, jangan sampai ada celah yang membuat pelayanan informasi tidak maksimal. Semua kanal dan proses, dari awal hingga akhir, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan performanya,” ujarnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
