Headline.co.id, Jakarta ~ Mediasi rumah tangga dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa langsung membawa perkara ke pengadilan. Fasilitator Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Nilmayety, menjelaskan peran mediator dalam pelatihan yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama di Jakarta pada 12–14 November 2026. Dalam pelatihan itu, ia memaparkan cara mediator membantu pihak yang bersengketa membangun komunikasi dan mencari kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Mediasi memberi para pihak ruang untuk mengurai persoalan, sementara keputusan tetap berada di tangan mereka.
Penjelasan Nilmayety tentang mediasi rumah tangga berangkat dari pengalamannya sebagai mediator di Pengadilan Agama Jakarta Timur selama 14 tahun, Pengadilan Agama Bogor selama tujuh tahun, dan Pengadilan Agama Cibinong selama dua tahun. Ia membedakan mediasi dari litigasi dan arbitrase, dua jalur lain yang dapat digunakan untuk menangani sengketa.
Mediasi Rumah Tangga Menempatkan Para Pihak sebagai Pengambil Keputusan
Dalam litigasi, perkara diselesaikan melalui pengadilan dan keputusan berada di tangan hakim. Adapun arbitrase menggunakan arbiter yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dari keduanya, mediator dalam mediasi bertugas memfasilitasi komunikasi, bukan menentukan siapa yang benar atau memutuskan perkara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Mediator bukan orang yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tugas mediator membantu para pihak berkomunikasi dan menemukan jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi,” jelas Nilmayety di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, kendali penyelesaian dalam mediasi tetap berada pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membantu menggali kepentingan dan kebutuhan masing-masing agar kesepakatan yang tercapai merupakan hasil pembicaraan bersama. Keberhasilan mediasi, katanya, tidak hanya diukur dari tercapai atau tidaknya kesepakatan mengenai persoalan awal, tetapi juga dari terbukanya ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masalah.
Untuk menjaga proses tetap berjalan, mediator perlu bersikap netral dan tidak menekan salah satu pihak. Ia juga perlu lebih banyak mendengarkan, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta menggali persoalan yang mungkin belum disampaikan secara langsung. Dengan pendekatan itu, para pihak diharapkan merasa didengar dan tidak disudutkan.
Caucus dan Perbedaan Mediasi di BP4 dengan Pengadilan
Dalam kondisi tertentu, mediator dapat menggunakan caucus, yakni pertemuan terpisah dengan salah satu pihak. Cara ini dapat memberi ruang untuk membicarakan hal-hal yang belum nyaman disampaikan di hadapan pihak lain. Namun, Nilmayety menegaskan bahwa caucus bukan tahapan yang selalu harus dilakukan. Mediator perlu menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan dan kondisi para pihak.
Ruang layanan mediasi di luar pengadilan juga berbeda dari mediasi dalam proses persidangan. Dalam pendampingan melalui BP4, seseorang yang datang sendiri untuk berkonsultasi tetap dapat didengarkan dan dibantu mengurai persoalan. Sementara itu, mediasi di pengadilan memerlukan kehadiran kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses tersebut, perkara masih dapat dilanjutkan melalui jalur hukum.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa pendampingan keluarga melalui BP4 dapat dimulai dengan konsultasi dari salah satu pihak, sedangkan proses mediasi di pengadilan melibatkan kedua pihak. Dalam kedua konteks tersebut, mediator membantu komunikasi, tetapi tidak mengambil alih keputusan ataupun menghapus hak para pihak untuk menempuh jalur hukum.
Pelatihan Mediator Bersertifikat Memerlukan Pengakuan MA
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur diperlukan untuk memperkuat layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelatihan mediator menjadi salah satu upaya membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu penyelesaian persoalan secara terarah, profesional, dan mengedepankan musyawarah.
Abu menjelaskan, pelatihan mediator bersertifikat harus diselenggarakan oleh lembaga yang memperoleh pengakuan atau akreditasi Mahkamah Agung. Peserta yang lulus berhak memperoleh sertifikat dari lembaga penyelenggara yang berwenang. Sertifikat tersebut dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan diri sebagai mediator di pengadilan agama, dengan tetap mengikuti ketentuan dan kebutuhan mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
“Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat dari lembaga penyelenggara yang berwenang. Sertifikat tersebut dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan diri sebagai mediator di pengadilan agama, dengan tetap mengikuti ketentuan dan kebutuhan mediator pada pengadilan yang bersangkutan,” ujar Abu Rokhmad.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas mediator sejalan dengan perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar terhadap kualitas layanan keagamaan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui pelatihan, Kementerian Agama menyiapkan aparatur yang memahami persoalan keagamaan sekaligus memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik.
“Karenanya, layanan konsultasi dan pendampingan keluarga diharapkan semakin mampu membantu masyarakat menghadapi persoalan secara bijaksana, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk menempuh jalur hukum,” tandas Abu Rokhmad.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
