Headline.co.id ~ Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut dan mengatakan surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk menindaklanjuti pengisian jabatan Wapres, pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran sesuai ketentuan ketatanegaraan.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Pimpinan MPR telah membahas tindak lanjut tersebut dalam rapat pada Kamis. Rapat gabungan sehari kemudian akan membahas sejumlah tahapan, termasuk penentuan tanggal sidang paripurna untuk mengisi jabatan Wapres.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Empat agenda rapat gabungan MPR
Menurut Muzani, rapat gabungan akan membahas empat agenda. Selain menentukan jadwal sidang paripurna, rapat akan menyepakati langkah pimpinan MPR untuk menyurati Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon pengganti Wapres.
Dua agenda lainnya adalah membentuk tim verifikasi berkas calon yang diajukan Presiden serta menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR.
“Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI,” tutur Muzani.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa map putih dan didampingi petugas pengawalan. Ia mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, lalu menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR.
Muzani menerima Gibran bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir. Setelah menyerahkan surat dan menjalani pertemuan singkat, Gibran meninggalkan gedung melalui lobi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Sebelum mendatangi MPR, Gibran dilaporkan berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Penyerahan surat berlangsung di tengah polemik
Penyerahan surat pengunduran diri itu terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan proses politik di DPR. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Sebelumnya, Gibran mengatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Polemik tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang menjadi objek perkara hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
UUD mengatur pengisian jabatan Wapres
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan itu menjadi dasar mekanisme pengisian jabatan apabila kekosongan terjadi.
Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Wakil Presiden juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Rapat gabungan yang dijadwalkan MPR menjadi tahapan awal pembahasan proses pengisian jabatan tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
