Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 9 November 2026 bukan jenis pajak baru. Mekanisme ini menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memang telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak. DJP menyampaikan penegasan tersebut untuk meluruskan anggapan bahwa sistem baru itu membuat seluruh transaksi ke luar negeri, termasuk transfer dana dan remitansi, otomatis dikenai PPN. Pemungutan hanya berlaku atas transaksi digital yang memenuhi ketentuan perpajakan.
SPP-TDLN juga tidak mengubah tarif PPN maupun memperluas objek pajak. DJP menyatakan mekanisme tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan menata administrasi pemungutan di tengah perkembangan ekonomi digital lintas negara, bukan menambah beban pajak baru bagi masyarakat.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar berjalan lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” ujar Inge kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Transfer dan remitansi tidak otomatis dikenai PPN
DJP memastikan transfer dana antarbank maupun pengiriman uang atau remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN. Sistem itu juga tidak dirancang untuk memungut PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menganggap setiap pengiriman uang ke luar negeri akan dikenai PPN melalui mekanisme tersebut. Pengenaan pajak terbatas pada transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek PPN sesuai ketentuan.
DJP juga menyatakan SPP-TDLN tidak akan menimbulkan pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi itu tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Bagi konsumen, mekanisme ini diharapkan menyederhanakan administrasi. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.
DJP menyebut upaya memperkuat kepatuhan di sektor digital dilakukan melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan berkelanjutan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan langkah tersebut diharapkan mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga perlakuan perpajakan yang setara bagi pelaku usaha digital dan konvensional.
“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo dalam siaran pers yang dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Belum semua bank dan fintech menjadi pemungut
DJP turut meluruskan anggapan bahwa semua bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) akan langsung menjadi pemungut pajak saat SPP-TDLN berlaku. Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut bank pemerintah dan swasta, fintech, serta platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan mulai memungut dan menyetorkan pajak pada 9 November 2026.
Namun, DJP belum mengonfirmasi bahwa seluruh lembaga yang disebutkan akan langsung menjalankan fungsi tersebut. Inge mengatakan calon pemungut atau issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.
“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” ujarnya.
Sebelum diberlakukan, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. Tahapan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak terkait.
Enam lembaga ditunjuk sebagai issuer
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menunjuk enam lembaga sebagai issuer SPP-TDLN. Lima di antaranya merupakan bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Lembaga keenam yang ditunjuk adalah PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja. Penunjukan dilakukan sebagai bagian dari penerapan sistem secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing lembaga.
DJP mengimbau masyarakat memperoleh informasi mengenai SPP-TDLN melalui kanal resmi pemerintah. Imbauan tersebut terutama ditujukan agar masyarakat memahami batas pengenaan PPN dan tidak keliru mengaitkan mekanisme itu dengan transaksi keuangan personal, transfer dana, maupun remitansi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
