Headline.co.id ~ Banda Aceh, Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan meningkatkan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana. Kebijakan ini diambil menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan, dengan pemantauan seluruh kabupaten/kota diminta berlangsung selama 24 jam.
Status siaga darurat bencana hidrometeorologi Aceh itu menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk memperkuat langkah antisipasi selama masa penetapan. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
Siaga darurat bencana hidrometeorologi Aceh mengacu pada surat Mendagri dan BMKG
Penetapan status siaga darurat mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut membahas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatra.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Aceh juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026, yang diterbitkan pada 10 November 2026. Surat itu berisi analisis dan prediksi curah hujan bulanan.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi di tengah perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan. Masa siaga ditetapkan lebih dari dua bulan, yakni sejak 11 November 2026 sampai 31 Januari 2027.
Pemantauan 24 jam dan pelaporan kejadian bencana
Dalam instruksinya, Gubernur meminta seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi. Pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota harus dilakukan selama 24 jam.
Apabila terjadi bencana, setiap wilayah diminta segera melaporkan kejadian tersebut supaya dapat ditindaklanjuti. Instruksi ini menempatkan pemantauan dan pelaporan sebagai bagian dari upaya agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Koordinasi juga diminta terus diperkuat dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Aceh mengarahkan koordinasi lintas instansi itu untuk mendukung penanganan bencana.
Selain memastikan informasi kejadian tersampaikan, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila bencana terjadi. Kesiapan sumber daya manusia disebut menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan di lapangan, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak.
Sejumlah dinas diminta menyiapkan peralatan
Instruksi kesiapsiagaan juga mencakup peralatan. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan.
Peralatan tersebut harus segera dimobilisasi ke lokasi bencana apabila diperlukan. Dengan demikian, kesiapan yang diminta Pemerintah Aceh meliputi pemantauan wilayah, pelaporan kejadian, koordinasi lintas instansi, personel, hingga dukungan peralatan.
Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan selama masa siaga. Langkah tersebut diharapkan mengurangi risiko keterlambatan penanganan dan membantu memastikan masyarakat di wilayah berpotensi terdampak memperoleh respons yang cepat dan terkoordinasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
