Headline.co.id, Pekanbaru ~ Sebanyak 9.277 perkara perceraian tercatat melalui peradilan agama di Provinsi Riau sepanjang 2025. Data tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Riau memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Daerah Serindit, Kota Pekanbaru, pada Selasa (10/11/2026). Selain menangani dampak perceraian, upaya tersebut diarahkan untuk mencegah perkawinan usia anak melalui koordinasi antarlembaga.
Kesepakatan Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru mencakup perlindungan hak perempuan dan anak secara berkelanjutan. Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, perlindungan perlu dilakukan sejak sebelum perkawinan berlangsung hingga setelah perkawinan berakhir melalui perceraian.
You might also like
![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
“Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian,” ujar SF Hariyanto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Data Perkawinan Anak dan Perceraian di Riau
SF Hariyanto menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20–24 tahun di Riau telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun.
Pada tahun yang sama, terdapat 9.277 perkara perceraian yang tercatat melalui peradilan agama di Riau. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan dan anak, khususnya setelah perceraian.
“Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya,” jelas SF Hariyanto.
Menurut dia, pencegahan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga upaya menjamin hak pendidikan, tumbuh kembang, serta kesempatan anak untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Di sisi lain, Pemprov Riau menaruh perhatian terhadap hak perempuan dan anak ketika perceraian terjadi. Hal yang menjadi perhatian lain pengasuhan, pendidikan, dan nafkah yang merupakan tanggung jawab orang tua.
“Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya,” kata SF Hariyanto.
PTA Pekanbaru Sebut Kerja Sama sebagai Komitmen Bersama
Ketua PTA Pekanbaru Sutomo mengatakan, kerja sama dengan Pemprov Riau merupakan langkah bersama dalam menangani persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta perlindungan perempuan dan anak.
“Ini merupakan wujud perhatian serta komitmen bersama terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian,” tuturnya.
Sutomo mengapresiasi dukungan Pemprov Riau terhadap penguatan koordinasi dengan lembaga peradilan agama. Menurut dia, komunikasi yang sebelumnya telah dibangun kedua pihak kemudian diwujudkan dalam kesepakatan kerja sama.
“Secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Plt Gubernur Riau atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun sinergi bersama PTA Pekanbaru. Gagasan kerja sama yang telah kami komunikasikan ini memperoleh respon positif dan kembang menjadi komitmen yang lebih konkret seperti kesempatan ini,” tambahnya.
Gagasan Pembentukan Peraturan Daerah
Selain penandatanganan nota kesepahaman, terdapat gagasan untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama melalui penyusunan regulasi daerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya perlindungan perempuan dan anak di Riau.
Sutomo mengungkapkan, Plt. Gubernur Riau menginginkan nota kesepahaman tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Kerja sama itu diharapkan berlanjut melalui penguatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah.
“Bahkan terdapat pemikiran penting dari Bapak Plt Gubernur agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatangan dokumen semata, tetapi dapat ditindak lanjuti dengan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah,” pungkasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru menempatkan pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian sebagai bagian dari penanganan persoalan hukum dan sosial di daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
