Headline.co.id ~ Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan biaya kendaraan distribusi makanan tidak termasuk dalam biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Kebijakan tersebut berlaku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang wajib menyediakan kendaraan untuk mendukung penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara BGN Tysa Novenny dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (9/11/2026). Menurut BGN, kendaraan distribusi dikategorikan sebagai perlengkapan operasional yang harus tersedia sejak SPPG mulai beroperasi.
Ketentuan itu merupakan pengembalian kebijakan yang berlaku pada awal pelaksanaan program MBG. Pada ketentuan awal, kendaraan distribusi tidak dicantumkan sebagai komponen biaya operasional SPPG.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukan hal baru. Kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kendaraan Distribusi Bukan Komponen Biaya Operasional MBG
Tysa menjelaskan, kendaraan distribusi memiliki kedudukan yang sama dengan perlengkapan dan fasilitas pendukung lain yang wajib dipenuhi oleh SPPG. Perlengkapan tersebut meliputi gedung SPPG, peralatan memasak, serta perlengkapan makan.
Dengan posisi itu, kendaraan tidak dihitung sebagai bagian dari alokasi biaya operasional pelayanan MBG sebesar maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Pemenuhan kendaraan menjadi bagian dari kesiapan SPPG sebelum menjalankan pelayanan.
Menurut Tysa, ketentuan awal mengenai komponen biaya operasional tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Kedua keputusan tersebut tidak menyebut kendaraan sebagai bagian dari biaya operasional SPPG.
“Ini tertera di keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” tegasnya.
Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk memisahkan kembali perlengkapan yang wajib disediakan SPPG dan biaya operasional pelayanan. Pemisahan itu juga menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan distribusi makanan.
BGN Kaji Kembali Ketentuan Sewa Kendaraan
Tysa mengakui, terdapat perkembangan kebijakan setelah ketentuan awal tersebut. Dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025, biaya sewa kendaraan sempat dimasukkan sebagai salah satu komponen biaya operasional.
Namun, BGN kemudian melakukan kajian lebih lanjut terhadap posisi biaya kendaraan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian itu menyimpulkan kendaraan lebih tepat ditempatkan sebagai perlengkapan yang wajib disediakan oleh SPPG, bukan dibiayai melalui pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi, sebaiknya memang kendaraan tidak dimasukkan ke dalam biaya operasional karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” kata Tysa.
Keputusan tersebut membuat biaya kendaraan kembali dikeluarkan dari komponen biaya operasional. BGN menyatakan langkah itu mengembalikan ketentuan sebagaimana yang pernah diterapkan pada awal pelaksanaan program MBG.
Kesiapan SPPG dalam Distribusi Makanan
BGN menilai ketersediaan kendaraan distribusi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Karena itu, sarana tersebut harus diperhitungkan dalam kesiapan SPPG sebelum layanan dijalankan.
Meski tidak masuk dalam komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari, kendaraan tetap wajib tersedia sebagai perlengkapan operasional. Pengelola SPPG perlu memahami perbedaan kebutuhan perlengkapan dan biaya pelayanan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
BGN menegaskan kebijakan mengenai kendaraan distribusi mengacu pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan program MBG. Pemisahan tersebut diharapkan membantu pengelola SPPG mengelola anggaran dan menjalankan distribusi makanan sesuai aturan yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
