Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat inklusi keuangan melalui kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan. Penguatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Riau. Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Kota Pekanbaru, Minggu (25/10/2026). Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SF Hariyanto menekankan, perluasan akses layanan keuangan tidak cukup hanya dengan membuka kesempatan memperoleh pembiayaan. Akses tersebut harus memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha dan perluasan pemasaran.
![[Siaran Pers] Program CKG Presiden Prabowo Jangkau Wartawan Senior, Menkomdigi Meutya: Wartawan Sehat, Informasi Publik Berkualitas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-program-ckg-presiden-prabowo-jangkau-wartawan-senior-menkomdigi-meutya-wartawan-sehat-informasi-pu.jpg)
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat ekonomi riil. Kita berharap pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran dapat berjalan bersama sehingga semakin banyak usaha berkembang dan lapangan kerja tercipta,” ucap SF.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Inklusi keuangan harus diikuti pendampingan
Menurut SF, kerja sama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sektor ekonomi produktif sekaligus memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai program perluasan akses layanan keuangan di Riau. Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Riau berharap masyarakat dan pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan usaha masing-masing.
Selain mendorong pembiayaan, Pemprov Riau memperkuat dukungan bagi UMKM melalui kemudahan perizinan, sertifikasi produk, pengembangan kemitraan, dan akses pemasaran. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
“Upaya memperluas akses keuangan harus disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan hingga peluang kemitraan dan pemasaran. Saya berharap kerja sama ini terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
SF berharap penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar. Pada saat yang sama, perkembangan usaha diharapkan membuka peluang kerja baru.
OJK dorong pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau Moh Fredly Nasution mengatakan Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Fredly, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus pengenalan produk dan layanan keuangan formal kepada masyarakat. Layanan yang diperkenalkan mencakup tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran.
“Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengenal layanan yang tersedia dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” kata Fredly.
Ia menyampaikan, perluasan inklusi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk dan layanan keuangan secara tepat.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Layanan formal juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Kolaborasi pemerintah dan industri jasa keuangan
Fredly menambahkan, kerja sama pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Salah satu tujuan kerja sama itu ialah memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rekening serta mengakses layanan keuangan formal.
“Kami berharap momentum ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan akses keuangan yang merata dan mendorong ekonomi yang berdaya. Kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
