Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Republik Indonesia mulai mengoperasikan 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada pertengahan Oktober 2026. Koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Pengoperasian Koperasi Merah Putih ditujukan untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah menyiapkan koperasi sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok, penyerapan hasil panen, pemasaran produk lokal, dan layanan keuangan di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Merah Putih harus memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Koperasi ini diharapkan membantu menekan biaya hidup warga, petani, serta pedagang skala kecil melalui akses yang lebih dekat terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar.
“Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga, sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” ujar Menko Pangan Zulkifli dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penjabaran prioritas Asta Cita, khususnya terkait kemandirian ekonomi, ketahanan pangan nasional, dan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok wilayah.
Untuk memastikan kesiapan gerai, pemerintah menggelar inspeksi terpadu selama delapan hari. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, serta instrumen teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hingga pertengahan Oktober 2026, pemerintah mencatat 83.363 unit koperasi telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 unit telah mengaktifkan akun sistem informasi, sementara lebih dari 28.000 bangunan fisik koperasi telah selesai dibangun seratus persen.
Koperasi Merah Putih Salurkan Pangan Bersubsidi
Pada tahap awal operasional, KDKMP berfokus menyalurkan sejumlah komoditas bersubsidi pemerintah. Komoditas yang dipasok ke gerai koperasi lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng MinyaKita, gas minyak cair (LPG) tabung tiga kilogram, serta pupuk pertanian.
Beras bersubsidi dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram sesuai skema ketetapan batas harga eceran yang berlaku. Ketersediaan bahan pokok dengan harga tersebut mendapat perhatian dari pelaku usaha mikro karena dapat mengurangi biaya operasional.
Di KDKMP Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, koperasi menjadi tumpuan ekonomi bagi 16.216 warga. Sumarti, warga setempat yang mengelola usaha makanan harian, mengaku terbantu karena dapat membeli bahan baku dengan standar harga grosir meskipun dalam jumlah terbatas.
Antusiasme warga juga terlihat di KDKMP Sonorejo, Kabupaten Kediri. Manajer koperasi setempat, Keril, menyebut warga secara bergelombang menanyakan jadwal pembukaan gerai karena menantikan akses terhadap sembako murah.
Selain melayani transaksi reguler, KDKMP Bumisari di Kabupaten Lampung Selatan difungsikan sebagai titik penyaluran bantuan pangan gratis untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut menargetkan 33,2 juta jiwa dari kelompok rentan dengan alokasi 30 kilogram beras per keluarga untuk meredam dampak kemarau ekstrem.
Menjadi Penyangga Hasil Panen Petani
Koperasi Merah Putih juga dirancang bukan hanya sebagai gerai kebutuhan pokok, melainkan sebagai penyangga atau off-taker hasil panen masyarakat. KDKMP menghubungkan petani secara langsung dengan rantai pasok Perum BULOG tanpa perantara.
Skema tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan petani kecil kepada tengkulak yang kerap menekan harga secara sepihak ketika musim panen raya. Dalam peninjauan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, pemerintah menginstruksikan seluruh unit koperasi menyerap gabah basah petani dengan standar kelayakan minimum Rp6.500 per kilogram.
Kepastian pembeli dan batas harga dasar diharapkan menjaga nilai tukar serta pendapatan riil petani. Pemerintah menargetkan praktik penjualan hasil bumi di bawah ambang batas harga yang merugikan produsen hulu dapat dihilangkan.
KDKMP juga berperan sebagai etalase produk olahan lokal. Di KDKMP Sobokerto, Kabupaten Boyolali, koperasi menampung dan menjual produk unggulan desa berupa keripik berbahan tulang ikan.
Untuk mendukung distribusi barang dagangan dan hasil panen, setiap koperasi dibekali armada operasional berupa satu unit truk, satu mobil pikap, serta dua unit kendaraan roda tiga.
Dikelola Manajer Profesional
Pemerintah menerapkan tata kelola modern dengan merekrut tenaga ahli khusus untuk mengelola KDKMP. Hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 28.626 manajer profesional telah diserap. Mayoritas manajer tersebut merupakan pemuda daerah berpendidikan tinggi.
Dalam pembagian kewenangan, kepala desa menjalankan fungsi pengawasan kebijakan, sedangkan pelaksanaan bisnis diserahkan kepada manajer. Pola tersebut memisahkan fungsi pengawasan pemerintahan desa dari pengelolaan operasional koperasi.
Salah satu pengelola yang disebut dalam pelaksanaan program tersebut adalah Desi Sari, Manajer KDKMP Sobokerto. Ia merupakan penerima beasiswa penuh dari negara hingga meraih gelar magister. Desi meninggalkan posisi di perusahaan swasta dan kembali ke kampung halaman untuk menerapkan ilmu manajemen bisnis bagi pengembangan ekonomi warga desa.
KDKMP juga mengembangkan layanan keuangan melalui integrasi dengan jejaring perbankan nasional. Fasilitas agen perbankan nirkantor memungkinkan warga melakukan setor tunai, penarikan dana, transfer antarrekening, dan pembayaran tagihan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal.
Pemerintah menyiagakan posko pemantauan terpadu lintas kementerian untuk menangani kendala logistik di lapangan secara cepat dan menjaga kelancaran pelayanan Koperasi Merah Putih kepada masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
