Headline.co.id, Kubu Raya ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung menjelang musim hujan pada November-Desember 2026. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih, Kota Pontianak, Selasa (6/10/2026). Pemprov Kalbar mengambil langkah itu karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi panas dan El Nino masih perlu diwaspadai meskipun jumlah titik api mulai menurun. Rapat koordinasi tersebut dihadiri, lain, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Gusti Maulana.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan penurunan jumlah titik api tidak berarti kewaspadaan terhadap bencana dapat dikurangi. Menurut dia, potensi bencana pada masa peralihan menuju musim hujan perlu diantisipasi melalui kesiapan personel, dukungan udara, anggaran, serta pemetaan risiko di setiap wilayah.
“Alhamdulillah titik api kita sangat melandai. Namun, karena tadi BMKG menyampaikan panas itu masih ada, El Nino itu masih. Kemudian nanti November-Desember mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor, serta angin kencang atau puting beliung,” ujar Ria Norsan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemetaan Risiko Banjir dan Longsor
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas pemetaan risiko banjir dan tanah longsor berdasarkan karakteristik wilayah di Kalimantan Barat. Wilayah perbukitan dan pedalaman seperti Sanggau, Bengkayang, dan Sintang dinilai memiliki potensi tanah longsor.
Sementara itu, Sintang dan Sambas menjadi sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian terhadap ancaman banjir. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah ketika musim hujan mulai berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Pemprov Kalbar mendorong pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan mitigasi dengan membersihkan saluran air yang tersumbat. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pengerukan pada titik-titik yang berpotensi menghambat aliran air.
Ria Norsan menambahkan, usulan pengerukan Sungai Kapuas telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Penanganan sungai tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah aliran sungai.
Personel Disiapkan untuk Operasi Darat dan Udara
Selain mitigasi di wilayah yang berisiko, pemerintah menyiapkan personel untuk menghadapi berbagai potensi bencana melalui operasi darat maupun dukungan udara.
Operasi darat melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Adapun dukungan udara melibatkan TNI Angkatan Udara untuk operasi pengeboman air atau water bombing dan modifikasi cuaca.
Kesiapan tersebut sebelumnya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, pemerintah mulai mengalihkan perhatian pada risiko bencana lain seiring menurunnya tren titik api dan datangnya musim hujan.
Sisa Anggaran Karhutla Dapat Dialihkan
Ria Norsan mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp205 miliar untuk penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat memperoleh alokasi Rp40 miliar.
Sekitar Rp13 miliar telah digunakan sehingga masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp27 miliar. Setelah status siaga darurat karhutla berakhir, sisa dana tersebut dapat digeser melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri.
Dana itu dapat dimanfaatkan untuk menangani bencana lain, termasuk banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Namun, pemanfaatannya mensyaratkan pemerintah daerah terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat.
“Dana yang masih tersisa itu digeser kepada perubahan APBD. Nanti itu bisa digunakan lagi untuk bencana yang lainnya, misalnya tanah longsor, banjir, puting beliung, dengan catatan harus sudah membuat siaga darurat,” jelas Ria Norsan.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Kalbar menyiapkan penanganan bencana secara berkelanjutan, mulai dari penguatan personel dan dukungan udara hingga pemanfaatan anggaran serta mitigasi berbasis karakteristik wilayah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
