Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian, lembaga negara, dan organisasi profesi auditor membahas penyamaan standar audit kerugian keuangan negara di Jakarta, Senin (5/10/2026). Pembahasan itu dilakukan untuk memperkuat penanganan perkara korupsi dan memberikan kepastian dalam proses pembuktian di persidangan. Forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026. Para peserta membahas standar, mekanisme penghitungan, serta pembuktian kerugian keuangan negara agar dapat diterapkan secara selaras tanpa menghapus kewenangan masing-masing lembaga.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan, pengawasan, penghitungan kerugian negara, hingga penegakan hukum. Institusi yang terlibat lain KPK, Kementerian Hukum (Kemenkum), Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tindak Lanjut Arahan Mahkamah Konstitusi
Arahan untuk menyamakan persepsi disampaikan Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan pada Kamis (27/8/2026). Dalam persidangan tersebut, sejumlah institusi diarahkan membahas standar dan mekanisme penghitungan serta pembuktian kerugian keuangan negara, termasuk pilihan mekanisme yang dapat digunakan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan arahan itu perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan konkret lintas lembaga. Menurut dia, kesepahaman mengenai penghitungan kerugian negara berkaitan langsung dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, kita berkumpul dan bermusyawarah untuk membahas, yang hasilnya nanti akan disampaikan sebagai tindak lanjut amanat tersebut,” ujar Setyo.
Setyo menjelaskan, audit investigasi memiliki posisi penting dalam mendukung proses hukum. Audit tersebut diperlukan ketika aparat penegak hukum membutuhkan penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan.
“Banyak hal, terutama upaya pemberantasan korupsi, tidak lepas dari proses audit investigasi dan itulah yang menentukan penyidikan lanjutan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Empat Aspek yang Dibahas
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti mengatakan pembahasan lintas lembaga tersebut berangkat dari perkara yang telah melalui tujuh kali persidangan di Mahkamah Konstitusi. Rangkaian persidangan itu menghasilkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dan dibahas bersama oleh institusi terkait.
“Sesuai amanat Majelis Hakim Konstitusi, kita perlu meluangkan waktu bersama untuk membahas hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan kesampingkan ego sektoral instansi,” ucap Ely.
Selain KPK, BPK, BPKP, Kemenkum, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, forum itu dihadiri jajaran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, auditor, serta asosiasi profesi auditor.
Kepala Litigasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI Supriyonohadi menegaskan, penghitungan kerugian keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pemeriksaan keuangan negara.
Sementara itu, Direktur Litigasi Kemenkum Zuliansyah menyampaikan sedikitnya empat aspek yang perlu disepakati bersama. Aspek tersebut meliputi standardisasi, pihak yang berwenang menentukan standar, mekanisme penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara, serta upaya memastikan tidak terjadi perbedaan dalam proses pembuktian.
Cegah Perbedaan Pendekatan dalam Pembuktian
Penyamaan standar dinilai penting karena perbedaan pendekatan antarlembaga dapat menimbulkan persoalan ketika hasil penghitungan kerugian negara digunakan dalam proses hukum. Karena itu, pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap proses berjalan berdasarkan prinsip, standar, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesepahaman tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan setiap lembaga. Masing-masing institusi tetap menjalankan tugas dan kewenangannya, tetapi dengan pemahaman yang selaras dalam pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, hingga pembuktian di pengadilan.
Bagi KPK, audit dan pembuktian kerugian keuangan negara merupakan bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Penghitungan kerugian yang dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung proses penegakan hukum.
Koordinasi lintas lembaga itu diharapkan menghasilkan landasan yang lebih jelas ketika hasil audit atau penghitungan kerugian negara digunakan dalam persidangan. Tindak lanjut arahan Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga, tetapi menghasilkan kesepahaman yang memperkuat praktik pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, dan pembuktian.
Langkah tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi. Dengan pemahaman yang sama, proses penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara diharapkan berjalan lebih konsisten, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
