Headline.co.id ~ Korlantas Polri membahas integrasi layanan digital pemerintah untuk SIM dan STNK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pembahasan berlangsung di Mako Korlantas Polri, Jakarta, Senin (5/10/2026). Audiensi itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik Korlantas Polri, termasuk STNK digital dan SIM online. Integrasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang mudah diverifikasi, transparan, efisien, dan tetap didukung sistem keamanan yang andal.
Korlantas Polri diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Komarudin dalam audiensi bersama KemenPAN-RB dan BSSN. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pengembangan serta integrasi layanan digital pemerintah yang berkaitan dengan layanan SIM dan STNK digital Korlantas Polri.
Tindak Lanjut Inovasi Layanan Publik
Brigjen Pol Komarudin mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan Korlantas Polri. Inovasi itu mencakup peluncuran aplikasi dan layanan digital untuk masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini merupakan tindak lanjut dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, termasuk peluncuran aplikasi dan layanan publik seperti STNK digital, SIM online, serta inovasi lainnya,” kata Brigjen Pol Komarudin.
Menurut dia, pengembangan layanan digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dalam pembahasan tersebut, Korlantas Polri, KemenPAN-RB, dan BSSN berkoordinasi mengenai kemungkinan integrasi layanan agar proses akses dan verifikasi data dapat dilakukan secara lebih praktis.
Integrasi layanan digital pemerintah itu dibahas dalam konteks layanan SIM dan STNK yang telah dikembangkan Korlantas Polri. Layanan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas serta kesibukan tinggi.
Bahas Verifiable Credential
Salah satu topik utama dalam audiensi adalah verifiable credential. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan keaslian data atau dokumen digital yang diterbitkan pemerintah sehingga dapat diverifikasi dengan mudah.
“Fokus kegiatan adalah koordinasi terkait verifiable credential, yaitu bagaimana menghadirkan klaim data dari layanan digital pemerintah yang mudah diverifikasi oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui pembahasan itu, data atau dokumen digital dari layanan pemerintah diharapkan memiliki mekanisme verifikasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan masyarakat. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pengembangan integrasi layanan digital SIM dan STNK.
Korlantas Polri menilai kemudahan akses perlu berjalan bersama dengan kepastian mengenai keaslian data. Karena itu, koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BSSN tidak hanya membahas pengembangan layanan, tetapi juga mekanisme keamanan yang menyertainya.
Keamanan Sistem Menjadi Perhatian
Aspek keamanan sistem menjadi perhatian dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Brigjen Pol Komarudin menegaskan, peningkatan kemudahan layanan harus diimbangi dengan sistem keamanan yang andal pada setiap aplikasi yang digunakan masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan yang mudah, tetapi tetap didukung security system yang andal pada setiap aplikasi yang digunakan masyarakat,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kemudahan penggunaan dan keamanan layanan. Dengan demikian, pengembangan aplikasi dan layanan digital tidak hanya berfokus pada akses yang praktis, tetapi juga pada perlindungan sistem yang digunakan masyarakat.
Target Kolaborasi Tiga Lembaga
Brigjen Pol Komarudin berharap koordinasi Korlantas Polri, KemenPAN-RB, dan BSSN dapat menghasilkan kolaborasi serta inovasi pelayanan publik yang semakin mudah, transparan, efisien, dan aman.
Integrasi layanan digital pemerintah diharapkan membuat masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih praktis. Layanan tersebut terutama ditujukan untuk mendukung masyarakat yang memiliki mobilitas dan kesibukan tinggi.
Pembahasan ketiga lembaga itu menjadi bagian dari pengembangan layanan digital SIM dan STNK Korlantas Polri. Selain memudahkan akses, integrasi juga diarahkan untuk memastikan data atau dokumen digital pemerintah dapat diverifikasi secara mudah dan didukung sistem keamanan yang andal.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
