Headline.co.id ~ Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat menjelang sejumlah agenda besar serta menghadapi persoalan sosial. Penguatan tersebut dibahas dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Kamis (1/10/2026). Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Muzakarah Internasional Tauhid Sufi II dan berbagai aktivitas masyarakat berlangsung aman, tertib, serta tetap didukung pelayanan publik.
Pemko Banda Aceh juga membahas langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, persoalan generasi muda, layanan kesehatan, risiko bencana, antrean bahan bakar minyak (BBM), serta kondisi inflasi daerah.
Pemko Banda Aceh Siapkan Pengamanan Muzakarah
Salah satu fokus utama rapat Forkopimda ialah persiapan menghadapi Muzakarah Internasional Tauhid Sufi II yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Kegiatan itu diperkirakan dihadiri 20.000 hingga 30.000 peserta.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Muzakarah akan berlangsung di sejumlah lokasi, lain Balai Meuseuraya Aceh, Blang Padang, dan Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh. Besarnya jumlah peserta membuat pemerintah perlu menyiapkan berbagai unsur pendukung, mulai dari keamanan, lalu lintas, kesehatan, kebersihan hingga akomodasi.
“Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak dan berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan masyarakat tetap merasa nyaman,” ujar Illiza.
Selain persiapan Muzakarah, Forkopimda membahas deteksi dini dan komunikasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Milad GAM. Pengalaman dari kejadian pada 15 Agustus 2026 menjadi bahan evaluasi guna memperkuat koordinasi dengan keuchik dan unsur terkait di tingkat masyarakat.
Perhatian pada Perundungan dan Kenakalan Remaja
Rapat juga menyoroti persoalan yang menyangkut generasi muda, termasuk dugaan perundungan, kekerasan di lingkungan sekolah, dan kenakalan remaja. Pemerintah menilai penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Unsur yang perlu terlibat lain sekolah, orang tua, pemerintah gampong, kepolisian, Satpol PP dan WH, serta Dinas Perhubungan. Pendekatan bersama dipandang penting agar persoalan yang muncul di lingkungan generasi muda dapat diantisipasi dan ditangani.
Pemko Banda Aceh juga mendorong optimalisasi pos Satpol PP dan WH sebagai pusat pembinaan, pelayanan, serta respons terhadap persoalan masyarakat. Upaya ini akan melibatkan keuchik, imeum mukim, imam meunasah, pemuda, orang tua, Dinas Kesehatan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Forkopimda.
Penanganan HIV/AIDS dan Kesiapsiagaan Bencana
Pada bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat, rapat membahas penanganan HIV/AIDS melalui pemetaan, pemeriksaan, konseling, pengobatan, dan pendampingan. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas serta kondisi pasien dalam setiap layanan.
Dari sisi kesiapsiagaan bencana, Pemko Banda Aceh mengantisipasi potensi hujan lebat, petir, angin kencang, banjir, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas yang dapat menyertai kondisi cuaca.
Perkembangan antrean BBM dan kondisi inflasi daerah turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 4,84 persen pada Agustus 2026.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemko Banda Aceh berupaya memastikan berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi lebih awal. Langkah itu sekaligus diarahkan untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah dinamika agenda kegiatan dan kondisi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
