Headline.co.id, Probolinggo ~ Tim Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Probolinggo meninjau sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah pada Kamis (3/9/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pelabelan makanan, kesesuaian gramasi, variasi menu, serta standar higiene sanitasi dalam pelaksanaan MBG. Peninjauan berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai bagian dari penguatan transparansi, pengawasan publik, dan jaminan kualitas gizi. Tim juga menindaklanjuti masukan penerima manfaat terkait menu yang dinilai kurang bervariasi.
Lokasi pertama yang dikunjungi Satgas MBG Probolinggo adalah SPPG Mayangan 5 di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Kepala SPPG Mayangan 5 Ismail mengatakan, pelabelan pada wadah makanan telah diterapkan sekitar satu bulan terakhir dengan mencantumkan informasi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
SPPG yang dikelola Yayasan Orin Berkah Swasembada tersebut melayani 2.556 penerima manfaat setiap hari. Jumlah itu terdiri atas 1.534 porsi besar dan 1.022 porsi kecil yang disalurkan untuk sekolah serta tujuh posyandu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami berusaha membuat menu yang diminati anak-anak, rasanya enak tapi tidak boleh minus (anggaran). Saya menerima saran (dari penerima manfaat), akan kami perbaiki kekurangan-kekurangannya,” ujar Ismail.
Dalam pemeriksaan di SPPG Mayangan 5, tim menindaklanjuti keluhan mengenai menu yang dianggap kurang beragam. Kepala Bidang PPM Bapperida Kota Probolinggo Eka Pujiyanti mengatakan, masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi program MBG.
“Harapannya, sama-sama diperbaiki supaya tidak menerima banyak laporan. Laporan ini artinya penerima manfaat masih peduli dengan menu dan program yang baik ini,” kata Eka.
Setelah dari SPPG Mayangan 5, tim mengunjungi SD Sukabumi 10 sebagai salah satu sekolah penerima MBG dari SPPG tersebut. Saat tim tiba, wadah makanan telah siap dibagikan kepada siswa dan sudah dilengkapi label.
Peninjauan kemudian berlanjut ke SPPG Kanigaran 7. Tim yang melakukan pemeriksaan terdiri atas unsur Dinkes P2KB, Bapperida, Dinas PUPR-KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Diskominfo.
SPPG yang dikelola Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah itu menggunakan label berbentuk stiker yang dilengkapi kode QR. Kode tersebut menampilkan menu harian yang disediakan SPPG ketika dipindai.
Di ruang kepala SPPG Kanigaran 7, tim juga menemukan papan yang berisi masukan dari sekolah penerima manfaat. Masukan tersebut lain usulan agar nasi sesekali diganti kentang, menu dibuat lebih bervariasi, serta masakan tidak terlalu asin.
Label Wadah Makanan Harus Memuat Informasi Resmi
Dari SPPG Kanigaran 7, tim melanjutkan pemeriksaan ke SMP Negeri 4. Di sekolah itu, siswa mengonsumsi MBG pada pukul 11.00 setelah jam istirahat. Menu yang disajikan saat peninjauan berupa lele woku dan buah melon. Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah SPPG Jrebeng Wetan.
Anggota Tim Teknis Supervisi dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada SPPG Tahun 2026, Lilik Luluk Muyassaroh, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan instruksi BGN mengenai pelabelan wadah makanan telah diterapkan.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan instruksi dari Kepala BGN bahwa di ompreng harus ada pelabelan, kemudian apakah sudah diunggah di sistem radar BGN. Sekaligus kroscek di sekolah dan SPPG bagaimana variasi menu sesuai gramasi besar kecilnya,” ujar Lilik di Kota Probolinggo.
Menurut Lilik, BGN mewajibkan setiap wadah makanan mencantumkan tanggal produksi, jenis menu, kandungan gizi, waktu selesai pengolahan, waktu maksimal konsumsi, imbauan makan di tempat dan tidak dibawa pulang, serta nama SPPG yang memproduksi makanan.
BGN juga menyediakan portal publik Radar MBG yang dapat diakses secara waktu nyata melalui https://www.bgn.go.id/radar-mbg/. Portal tersebut dapat digunakan masyarakat, orang tua, guru, kepala sekolah, maupun pemerintah daerah untuk memantau profil SPPG, rincian nutrisi dan gramasi setiap porsi, hingga identitas penyedia.
Selain memeriksa label dan gramasi, tim meminta pihak sekolah ikut menyosialisasikan pedoman gizi seimbang Isi Piringku kepada siswa. Lilik menjelaskan, komposisi makanan dalam wadah MBG telah disusun berdasarkan pedoman tersebut.
“Tapi sudah menjadi ISI PIRINGKU, pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Satu ompreng sudah ada gramasinya, dan itu sesuai ISI PIRINGKU. Jadi, bisa disampaikan ke anak-anak di MBG tidak ada susu,” jelas Lilik.
Ia mengatakan, perubahan pemahaman masyarakat dari konsep empat sehat lima sempurna menuju pedoman Isi Piringku membutuhkan proses dan dukungan sekolah. “Komposisi gizi seimbang di ompreng itu sesuai dengan pola ISI PIRINGKU,” imbuh Lilik yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB Kota Probolinggo.
Tim Satgas MBG Kota Probolinggo juga mendorong SPPG memperpanjang siklus menu agar makanan yang disajikan kepada penerima manfaat lebih beragam.
“Bisa memungkinkan menu lebih variatif dan siklusnya tidak seminggu tetapi bisa 14 hari. Menu bisa lebih menarik dan bisa diterima oleh murid maupun penerima manfaat di posyandu. Lebih variatif lah menunya dan tampilan menarik agar anak-anak lebih suka,” harap Lilik.
BGN menegaskan, setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menerapkan pelabelan pada wadah makanan. Berdasarkan data Dinkes P2KB Kota Probolinggo, sebanyak 34 SPPG telah memiliki SLHS dari 37 izin pendirian SPPG yang tercatat di Kota Probolinggo.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
