Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamid, mendorong negara-negara di kawasan memperkuat konektivitas ekonomi halal global. Dorongan itu disampaikan dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026), yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut Ahmad Zahid, penguatan ekonomi halal tidak cukup hanya melalui standar dan sertifikasi, tetapi harus mampu mengubah kepercayaan konsumen menjadi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bersama. Ia menilai ASEAN memiliki posisi strategis untuk menangkap peluang tersebut karena memiliki populasi Muslim yang besar sekaligus basis produksi yang potensial.
Forum H20 Summit 2026 mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026.
Ahmad Zahid mengatakan, permintaan terhadap produk halal terus tumbuh dan menjadikan ekonomi halal sebagai salah satu kekuatan fundamental dalam perekonomian dunia. Kepercayaan konsumen, menurut dia, menjadi salah satu karakteristik utama produk halal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ekonomi halal global telah berkembang menjadi sebuah kekuatan fundamental. Kepercayaan konsumen telah menjadi karakteristik utama dari produk halal,” ujar Ahmad Zahid.
Ia menyebut sektor ekonomi Islam secara global telah mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS dan diproyeksikan tumbuh menjadi sekitar 3,5 triliun dolar AS pada 2030. Dari nilai tersebut, sektor makanan halal menyumbang sekitar 1,4 triliun dolar AS.
Menurut Ahmad Zahid, angka itu tidak hanya menunjukkan besarnya pasar, tetapi juga menggambarkan peluang perdagangan halal yang dapat dikembangkan melalui inovasi, teknologi, regulasi, dan konektivitas antarnegara.
“Pertumbuhan ini menunjukkan potensi nyata dari perdagangan halal, produk halal, serta perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukungnya,” katanya.
ASEAN Dinilai Punya Basis Pasar Besar
Ahmad Zahid menilai ASEAN berada pada posisi strategis untuk menangkap pertumbuhan ekonomi halal global. Kawasan ini memiliki lebih dari 240 juta populasi Muslim yang dapat menjadi basis pasar sekaligus sumber produksi.
“ASEAN secara strategis berada pada posisi yang sangat baik untuk menangkap potensi ini. Dengan lebih dari 240 juta populasi Muslim, kita sudah memiliki skala pasar yang luar biasa,” ujarnya.
Karena itu, ia menyebut tantangan negara-negara di kawasan bukan lagi soal ada atau tidaknya permintaan terhadap produk halal. Tantangan berikutnya adalah membangun konektivitas agar pertumbuhan ekonomi halal dapat ditangkap dan dikembangkan secara bersama-sama.
Ahmad Zahid juga menekankan pentingnya harmonisasi standar, sertifikasi, dan akreditasi halal antarnegara. Menurut dia, penyelarasan tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses, serta memperluas akses produk halal ke pasar internasional.
“Pertanyaannya adalah apakah kita cukup terhubung untuk menangkap pertumbuhan tersebut bersama-sama,” katanya.
Ia menegaskan, masa depan industri halal tidak hanya ditentukan oleh negara yang memiliki standar sertifikasi paling kuat. Kemampuan membangun jejaring perdagangan dan kerja sama antarnegara juga menjadi faktor penting.
“Masa depan halal tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang memiliki standar paling kuat, melainkan oleh siapa yang dapat mengubah kepercayaan menjadi perdagangan, konektivitas, dan pertumbuhan bersama,” tegasnya.
Malaysia Perkuat Ekosistem Halal
Dalam forum tersebut, Ahmad Zahid memaparkan pengalaman Malaysia mengembangkan ekosistem halal selama lebih dari lima dekade. Pengembangan itu mencakup standar, sertifikasi, tata kelola, dan pengakuan internasional.
Saat ini, Malaysia mengakui 96 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang berada di 49 negara. Ahmad Zahid mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal sekaligus memperluas pengakuan internasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa sertifikasi tidak boleh menjadi tujuan akhir pengembangan industri halal. Pelaku usaha perlu memperoleh manfaat lebih luas setelah mendapatkan sertifikat, termasuk peningkatan kualitas produk dan akses pasar.
“Kita tidak boleh berhenti hanya pada menjaga integritas sertifikasi. Kita harus menanyakan pertanyaan yang lebih praktis: apa yang terjadi pada bisnis setelah mereka mendapatkan sertifikat halal?” ujarnya.
Malaysia, kata Ahmad Zahid, mulai memperkuat sistem melalui pemangkasan waktu proses sertifikasi, pengenalan halal on track sebagai panduan bagi pelaku usaha, digitalisasi, serta dorongan agar tersedia eksekutif halal penuh waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.
Penguatan tersebut juga mencakup berbagai bagian ekosistem industri halal, seperti kawasan industri halal, logistik, bahan baku strategis, keuangan Islam, teknologi, dan akses pasar internasional.
“Karena bagi saya, sertifikat halal bukanlah akhir dari perjalanan,” katanya.
Kerja Sama Indonesia-Malaysia Didorong
Ahmad Zahid menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah H20 2026. Menurut dia, penyelenggaraan forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan konektivitas negara-negara dalam mengembangkan perdagangan serta ekonomi halal global.
Ia berharap kerja sama Indonesia, Malaysia, dan negara-negara mitra lainnya terus diperkuat melalui penyelarasan standar, pengakuan sertifikasi, pengembangan teknologi, dan pembukaan akses pasar.
Dengan konektivitas yang lebih kuat, industri halal di kawasan diharapkan tidak hanya berperan sebagai pasar konsumsi. Industri tersebut juga diharapkan berkembang sebagai kekuatan produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
