Headline.co.id, Pekanbaru ~ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka peluang pembangunan laboratorium halal berstandar internasional di Provinsi Riau pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (16/9/2026). Pembangunan pusat layanan halal itu dapat direalisasikan apabila Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan berupa hibah lahan, aset, atau tanah untuk pembangunan kantor. Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan industri halal di Riau.
Aqil mengatakan laboratorium halal tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan pusat layanan halal di Riau. Menurut dia, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar rencana itu dapat berjalan sesuai target pada 2027.
“Kalau kita nanti mendapatkan hibah lahan, aset, tanah untuk kantor, insyaallah di tahun 2027 ada pengembangan pusat layanan halal dengan membangun laboratorium yang berstandar internasional,” kata Aqil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Laboratorium halal Riau membutuhkan dukungan daerah
BPJPH menilai penguatan ekonomi syariah, khususnya industri halal, dapat mendukung pembangunan daerah. Potensi tersebut juga dinilai dapat dikembangkan melalui sejumlah kawasan industri yang terdapat di Riau.
“Untuk mencapai visi misi Riau memang harus diperkuat dengan ekonomi syariah khususnya industri halal. Di sini juga ada beberapa kawasan industri yang mungkin nanti ke depannya diperkuat dengan kawasan industri halal,” ujar Aqil.
Namun, pengembangan kawasan industri halal tidak hanya membutuhkan fasilitas laboratorium. Aqil menyebut aspek infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia juga perlu diperkuat secara bersamaan.
Karena itu, BPJPH mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Riau. Keberadaan UPT tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan jaminan produk halal sekaligus mendukung pertumbuhan industri halal di daerah.
“Maka perlu ada penguatan-penguatan dari aspek infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami ingin dapat dukungan dari Pemprov Riau untuk mendirikan UPT di sini,” jelasnya.
Pemprov Riau sambut penguatan kelembagaan BPJPH
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah provinsi menyambut baik rencana penguatan kelembagaan BPJPH di daerah. Menurut dia, pengembangan ekosistem halal sejalan dengan karakter masyarakat Riau yang memiliki budaya Melayu dan nilai-nilai Islam.
“Kehadiran BPJPH di Provinsi Riau itu sebenarnya harus kita sambut baik. Karena memang itu adalah alternatif pilihan bagi masyarakat kita yang notabene tadi berbudaya Melayu Muslim dan ramah terhadap ekosistem di masyarakat kita,” tutur Syahrial.
Ia mengatakan Pemprov Riau berkomitmen mendukung pengembangan layanan dan ekosistem halal selama memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan ini nanti akan kita perkuat dan Pak Gubernur juga komit untuk mendukung BPJPH yang hadir di Riau. Jadi apa pun itu yang hari ini berkaitan dapat memajukan Riau tentu diterima dengan baik,” ujarnya.
Ekosistem halal diarahkan ke riset dan pendidikan
Selain layanan sertifikasi dan pengembangan industri, penguatan ekosistem halal di Riau juga diarahkan pada sektor riset dan pendidikan. Pemprov Riau membuka peluang koordinasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk membangun jejaring pusat riset halal.
Syahrial mengatakan koordinasi tersebut dapat dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agama melalui kampus Universitas Islam Negeri (UIN), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui sejumlah perguruan tinggi.
“Nanti kalau Riau menjadi sentralnya, pusat-pusat riset halal sudah kita kondisikan dengan BRIN. Kemudian koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama melalui kampus UIN dan Kemdiktisaintek juga melalui beberapa kampus yang bisa menjadi ekosistem pusat riset halal,” pungkas Syahrial.
Dengan dukungan lahan atau aset, pembentukan UPT, serta koordinasi di bidang riset dan pendidikan, BPJPH dan Pemprov Riau mendorong penguatan layanan serta industri halal di wilayah tersebut.
