Headline.co.id, Kepulauan Meranti ~ Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mendorong penguatan infrastruktur perbatasan melalui optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) 2027–2029 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026). Muzamil meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi agar program pembangunan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut diperlukan karena keterbatasan fiskal daerah dan masih besarnya tantangan infrastruktur yang memengaruhi akses pendidikan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Muzamil mengatakan APBD harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka peluang pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurut dia, strategi perencanaan perlu diperkuat agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pembangunan di wilayah perbatasan.
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas
Muzamil menyebut posisi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan negara merupakan keistimewaan sekaligus peluang strategis. Peluang tersebut, kata dia, perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan melalui dukungan dari tingkat provinsi, pusat, maupun negara tetangga.
“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Ia menilai infrastruktur masih menjadi salah satu persoalan utama di Kepulauan Meranti. Kondisi infrastruktur berkaitan dengan kelancaran mobilitas masyarakat dan berdampak pada berbagai sektor pelayanan serta kegiatan ekonomi.
“Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Karena itu, konektivitas menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program kawasan perbatasan. Muzamil meminta seluruh OPD memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia dan menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
“Permasalahan kita sebagian besar masih di infrastruktur. Kepada seluruh OPD, mari manfaatkan setiap peluang yang ada, apalagi saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden,” jelasnya.
Evaluasi Program Harus Ukur Manfaat
Memasuki semester kedua tahun anggaran, Muzamil meminta setiap OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mengukur keluaran dan manfaat program bagi masyarakat.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap intervensi pembangunan dilengkapi pemetaan lokasi dan sasaran hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Pemetaan itu dinilai penting agar penggunaan sumber daya lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Muzamil mencontohkan program rumah layak huni yang harus didukung data mengenai lokasi, penerima manfaat, serta kebutuhan pembangunan.
“Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur,” ujarnya.
Kolaborasi OPD dan Dukungan Anggaran
Selain pembangunan fisik, Muzamil menekankan perlunya kolaborasi antar-OPD. Ia meminta perangkat daerah menghilangkan ego sektoral sehingga program yang dijalankan dapat saling mendukung.
“Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik OPD,” ucapnya.
Ia juga meminta OPD memperdalam program mandatory maupun non-mandatory, kemudian menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional.
“Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN,” katanya.
Dalam rakor itu, Muzamil menyampaikan sejumlah peluang dukungan pemerintah pusat yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dukungan tersebut mencapai 967 unit BSPS. Muzamil berharap program itu dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperluas dukungan pembangunan, termasuk peningkatan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) guna memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat,” ujarnya.
Muzamil berharap rakor tersebut menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dari setiap OPD sebagai dasar penentuan prioritas program kawasan perbatasan periode 2027–2029. Ia juga meminta capaian pembangunan diperkuat melalui publikasi di setiap OPD dan dikoordinasikan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, serta desa.
“Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat,” katanya.
