Headline.co.id, Jakarta ~ Departemen Keuangan AS menghadapi dua tekanan besar secara bersamaan pada Jumat (21/8/2026), yakni gejolak pasar obligasi Treasury akibat kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Amerika Serikat dan pelaksanaan tekanan ekonomi baru terhadap Iran. Di pasar keuangan, langkah pemerintah meningkatkan pembelian kembali obligasi jangka panjang belum sepenuhnya menenangkan investor, sementara di sisi geopolitik Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyiapkan sanksi yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang tetap berbisnis dengan Teheran.
Di dalam negeri, Departemen Keuangan AS berupaya menahan kenaikan imbal hasil obligasi dengan menggandakan nilai pembelian kembali atau buyback surat utang jangka panjang pada kuartal berikutnya. Namun, respons pasar hanya berlangsung sementara karena imbal hasil Treasury kembali naik dan dolar AS berada di jalur penurunan mingguan.
Pada saat yang sama, Departemen Keuangan AS menjadi salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Donald Trump dalam meningkatkan tekanan terhadap Iran. Bessent mengatakan Washington akan menggunakan sanksi dan langkah ekonomi lain untuk mempersempit aktivitas ekonomi Teheran sekaligus mendorong negara-negara sekutu mengikuti kebijakan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Gejolak Treasury Belum Mereda
Tekanan pertama yang dihadapi Departemen Keuangan berasal dari pasar obligasi pemerintah AS.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan akan menggandakan nilai pembelian kembali surat utang berjangka panjang pada kuartal berikutnya. Langkah tersebut diarahkan untuk meredam lonjakan imbal hasil Treasury yang terjadi di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi fiskal Amerika Serikat.
Bessent mengatakan salah satu tujuan peningkatan buyback adalah memberikan sinyal kepada pasar bahwa tingkat imbal hasil saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perekonomian AS.
Namun, dampak awal kebijakan tersebut mulai memudar.
Imbal hasil Treasury tenor 30 tahun pada Jumat naik sekitar 1,4 basis poin menjadi 5,2508%. Sementara itu, imbal hasil Treasury tenor 10 tahun berada di level 4,7041% setelah meningkat 4,5 basis poin pada perdagangan sebelumnya.
Kondisi tersebut menunjukkan kekhawatiran pasar belum hilang meskipun pemerintah telah memperbesar intervensinya melalui program buyback.
Utang AS Jadi Sumber Kekhawatiran Investor
Sentimen pasar turut dipengaruhi oleh utang pemerintah Amerika Serikat yang telah melampaui US$40 triliun.
Investor menilai persoalan yang mendorong tingginya imbal hasil tidak hanya berkaitan dengan mekanisme teknis di pasar obligasi, tetapi juga kondisi fiskal pemerintah.
Strategist Goldman Sachs Vitali Meschoulam menilai persoalan tersebut semakin terlihat sebagai masalah fiskal.
“Keraguan kami bukan karena pembuat kebijakan tidak memiliki alat untuk memengaruhi imbal hasil obligasi jangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa mereka bisa, setidaknya untuk sementara. Keraguan kami adalah masalah yang dihadapi saat ini semakin terlihat sebagai masalah fiskal, bukan teknis,” kata Meschoulam.
Menurut dia, pengalaman menunjukkan pemerintah dapat menekan premi jangka waktu obligasi.
Namun, ketika perhatian pasar mulai tertuju pada kemampuan pemerintah membiayai utangnya, efektivitas langkah untuk menekan imbal hasil dapat semakin berkurang.
Dolar AS Ikut Tertekan
Gejolak Treasury juga berjalan bersamaan dengan tekanan terhadap dolar Amerika Serikat.
Indeks dolar berada di jalur penurunan lebih dari 0,8% sepanjang pekan dan terakhir berada di posisi 98,82, mendekati level terendah dalam tiga bulan terhadap sekeranjang enam mata uang utama.
Euro berada di sekitar US$1,1685 dengan penguatan sekitar 1% sepanjang pekan. Poundsterling naik 0,08% menjadi US$1,3643 dan membukukan kenaikan sekitar 0,8% selama sepekan.
Currency strategist Commonwealth Bank of Australia Carol Kong menilai program buyback Treasury menunjukkan pemerintah menggunakan instrumen tidak konvensional untuk mengendalikan biaya pinjaman.
“Pembelian kembali obligasi jangka panjang oleh Departemen Keuangan pada dasarnya merupakan contoh lain bagaimana pemerintah AS menggunakan instrumen yang tidak konvensional untuk mengelola biaya pinjaman. Ini terjadi di tengah tingginya utang pemerintah, defisit fiskal yang terus membesar dan ketidakpastian kebijakan,” kata Kong.
Menurut Kong, kondisi itu berpotensi menjadi hambatan tambahan terhadap sentimen investor pada aset dolar AS.
The Fed Cermati Dampak Strategi Treasury
Kebijakan Departemen Keuangan juga mendapat perhatian pejabat Federal Reserve karena perubahan imbal hasil Treasury dapat memengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan.
Presiden Federal Reserve St. Louis Alberto Musalem mengatakan The Fed tetap akan berfokus pada inflasi dan pasar tenaga kerja dalam menentukan kebijakan.
Bank sentral tidak akan mendasarkan keputusan suku bunga pada kebijakan pengelolaan utang pemerintah.
Meski demikian, penurunan imbal hasil Treasury secara berkelanjutan dapat membuat kondisi keuangan menjadi lebih longgar.
Situasi tersebut berpotensi menjadi tantangan apabila The Fed masih membutuhkan tingkat suku bunga tinggi untuk menekan inflasi menuju target 2%.
Musalem sebelumnya menilai The Fed seharusnya menaikkan suku bunga pada pertemuan 28–29 Juli dibandingkan mempertahankannya pada kisaran 3,50%–3,75%.
Ia juga memberikan sinyal cenderung mendukung kenaikan suku bunga dalam rapat 15–16 September.
Bessent Bantah Konflik dengan Federal Reserve
Di tengah perhatian terhadap keterkaitan kebijakan Treasury dan The Fed, Bessent menegaskan tidak terdapat konflik di antara kedua institusi tersebut.
Menurut dia, kebijakan mengenai suku bunga sepenuhnya ditentukan Federal Reserve dan terpisah dari strategi pengelolaan utang Departemen Keuangan.
Bessent juga mengatakan kedua lembaga dapat bekerja sama apabila diperlukan, termasuk dalam menyesuaikan diri terhadap pengurangan kepemilikan obligasi yang dilakukan The Fed.
Pemerintah juga berencana menjalankan konsolidasi fiskal baru.
Bessent menyatakan dirinya bersama Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought akan menjalankan upaya tersebut atas arahan Presiden Donald Trump.
Tekanan Kedua Datang dari Kebijakan terhadap Iran
Di luar persoalan pasar keuangan domestik, Departemen Keuangan menghadapi tugas besar lain dalam menjalankan tekanan ekonomi terhadap Iran.
Bessent mengatakan pemerintahan Trump akan meningkatkan penggunaan sanksi dan berbagai instrumen ekonomi untuk menekan Teheran.
“Jika kita memberikan tekanan ekonomi maksimal, maka kemungkinan besar tidak akan ada pemulihan aktivitas ekonomi skala besar,” kata Bessent dalam wawancara televisi yang dikutip Jumat (21/8/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Trump mengumumkan rencana memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran.
AS juga berencana menjatuhkan sanksi kepada negara yang memberikan “segala jenis bantuan” kepada Teheran.
AS Dorong Isolasi Ekonomi Iran
Bessent mengatakan Washington akan meminta negara-negara sekutunya menentukan sikap dan ikut menjalankan tekanan ekonomi terhadap Iran.
“Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia,” ujar Bessent.
Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga pihak-pihak yang tetap melakukan transaksi dengan negara tersebut.
Bessent menyebut aktivitas seperti mentransfer dana, membeli minyak Iran atau membantu pengiriman melalui jalur laut dapat menjadi sasaran tindakan pemerintah AS.
“Jika Anda bersikeras melakukan bisnis dengan [Iran] … Departemen Keuangan AS dan pemerintah AS akan mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya untuk menindak Anda,” katanya.
Pemerintah AS dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin untuk menjelaskan lebih rinci mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh.
Sanksi Ekonomi Dibayangi Konflik Berkepanjangan
Tekanan ekonomi tersebut diberlakukan ketika konflik AS-Iran telah berlangsung hampir enam bulan.
Kondisi ekonomi Iran menghadapi tekanan yang semakin berat dengan penyusutan produk domestik bruto serta lonjakan inflasi.
Namun, kondisi itu belum tentu membuat perekonomian Iran segera runtuh.
Iran masih memiliki kemampuan untuk mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia.
Arus kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz juga masih berada jauh di bawah tingkat sebelum perang.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak ancaman terbaru pemerintahan Trump.
Ia menilai penguatan kebijakan yang selama ini gagal justru akan berujung pada kekalahan dan meningkatkan permusuhan masyarakat Iran terhadap Amerika Serikat.
Departemen Keuangan AS Hadapi Tantangan dari Pasar dan Geopolitik
Dua tekanan tersebut menempatkan Departemen Keuangan AS pada posisi penting dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Amerika Serikat.
Di satu sisi, Treasury harus menghadapi pasar obligasi yang masih mempertanyakan kondisi fiskal pemerintah dan efektivitas pembelian kembali surat utang jangka panjang.
Di sisi lain, institusi yang dipimpin Scott Bessent juga dituntut menjalankan tekanan ekonomi terhadap Iran melalui sanksi dan pembatasan aktivitas keuangan.
Perkembangan di pasar menunjukkan program buyback belum mampu menurunkan imbal hasil secara berkelanjutan, sementara dolar AS masih berada di bawah tekanan.
Pada saat bersamaan, efektivitas sanksi terhadap Iran akan bergantung pada seberapa luas Amerika Serikat mampu mendorong negara-negara sekutu dan pelaku ekonomi internasional mengikuti pembatasan yang disiapkan Washington.
Situasi tersebut membuat kebijakan Departemen Keuangan AS tidak hanya menjadi perhatian investor pasar keuangan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan hubungan ekonomi dan geopolitik Amerika Serikat.
