Headline.co.id, Gayo Lues ~ Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp58,97 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh setelah bencana alam yang terjadi pada akhir 2025. Anggaran ini akan digunakan selama periode 2026 hingga 2028 untuk mendanai ribuan program pemulihan di 19 kabupaten/kota yang terdampak. Program ini akan dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang diawasi oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Posko Wilayah PRR Aceh, Safrizal ZA, dalam konferensi pers di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Safrizal menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut direncanakan secara bertahap untuk memastikan proses pemulihan berjalan berkesinambungan. Pada tahun 2026, anggaran yang disiapkan sebesar Rp24,21 triliun, diikuti Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028. Fokus utama dari program ini tidak hanya pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada pemulihan layanan dasar, permukiman, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme kerja terpadu agar seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak secara bersamaan tanpa saling menunggu.
Safrizal, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa Satgas akan memastikan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian berbagai proyek sehingga percepatan pemulihan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran. Program rehabilitasi ini mencakup berbagai sektor strategis. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana terbesar dengan 556 kegiatan senilai sekitar Rp12,5 triliun, meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, serta penanganan sungai yang terdampak bencana.
Di sektor permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal, sementara pembangunan huntap di atas tanah milik masyarakat (insitu) dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemulihan pelayanan publik juga menjadi prioritas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan menangani 108 kegiatan dengan alokasi sekitar Rp347 miliar untuk memastikan layanan kesehatan kembali optimal di wilayah terdampak.
Safrizal menyatakan bahwa seluruh rencana rehabilitasi telah disusun secara rinci hingga tingkat kabupaten/kota dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian tetap dilaksanakan melalui tiga skema, yakni huntap komunal oleh Kementerian PKP, huntap insitu oleh BNPB, serta pembangunan yang didukung lembaga dan masyarakat melalui program swadaya.
Beberapa hasil pemulihan sudah mulai terlihat. Ratusan rumah bantuan dari berbagai lembaga telah selesai dibangun dan sebagian telah ditempati warga, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, proses pengadaan pembangunan huntap komunal oleh Kementerian PKP ditargetkan rampung pada awal Agustus sehingga konstruksi dapat segera dimulai. Pemerintah mengakui masih terdapat tantangan, terutama penyelesaian lahan di beberapa lokasi pembangunan huntap seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Namun, pemerintah optimistis seluruh kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan, Satgas akan menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala sehingga masyarakat dapat memantau progres pembangunan di setiap daerah. Direktur Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menambahkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga komunikasi publik yang terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya. Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai setiap tahapan pemulihan.
Farida Dewi menekankan bahwa komunikasi publik yang baik menjadi bagian penting dalam percepatan rehabilitasi karena mampu membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, sekaligus memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
