Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan Dana Lingkungan Hidup yang mencapai sekitar Rp22 triliun. Dana ini diharapkan dapat segera digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, memperkuat pengelolaan lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan hijau nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam rapat perdana Komite Pengarah BPDLH, yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. “Dana Lingkungan Hidup tidak boleh lagi mengendap,” tegas Zulkifli Hasan.
Selama beberapa tahun terakhir, dana kelolaan BPDLH yang mencapai USD1,33 miliar atau sekitar Rp22 triliun, sebagian besar berasal dari sektor kehutanan. Namun, penyalurannya dinilai belum optimal, terutama untuk kegiatan taktis di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah berencana menyederhanakan tata kelola agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Sebagai Ketua Komite Pengarah, Zulkifli Hasan berkomitmen untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui pembaruan kelembagaan Dewan Pengawas. Setiap kementerian terkait dapat mengusulkan kebutuhan program prioritas kepada Komite Pengarah, yang kemudian akan disinergikan dengan Kementerian Keuangan agar pemanfaatan dana dapat segera direalisasikan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Lingkungan Hidup tetap membuka ruang bagi kegiatan usaha dan investasi hijau. Namun, seluruh pemanfaatannya harus sejalan dengan program prioritas pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, lain kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, serta sektor prioritas lainnya.
Saat ini, BPDLH mengelola lima program tematik, yaitu Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana. Program-program ini akan diperkuat dan diselaraskan dengan agenda strategis nasional guna mendorong investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi BPDLH dengan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Menurutnya, Indonesia telah memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur nasional perdagangan karbon, sehingga peluang masuknya pendanaan lingkungan dari pasar karbon diperkirakan akan terus meningkat. “Peluang pendanaan dari pasar karbon akan terus meningkat,” pungkasnya.
