Headline.co.id, Wakil Menteri Komunikasi Dan Digital ~ Nezar Patria, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kualitas substansinya, tetapi juga pada komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan yang berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Juli 2026.
Nezar menjelaskan bahwa perubahan lanskap komunikasi digital menuntut pemerintah untuk membangun komunikasi yang adaptif agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. “Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi,” ujar Wamen Nezar.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini menuntut komunikasi kebijakan mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital. Masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital. “Tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta,” jelas Wamen Nezar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nezar juga menyoroti bahwa kondisi tersebut memicu polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah dinamika ruang digital. “Pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat,” tegas Wamen Nezar.
Menurutnya, social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI). “Berbagai negara telah menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan,” papar Wamen Nezar.
Ia menambahkan bahwa praktik komunikasi kebijakan di sejumlah negara dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Integritas informasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Wamen Nezar.
Nezar menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung negara dan masyarakat. “Humas pemerintah harus mampu menguasai algoritma media sosial,” pungkas Wamen Nezar.
