Headline.co.id, Jakarta ~ BPJS Kesehatan meluncurkan program Layanan di Ujung Negeri (LANURI) untuk memperluas akses Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke pelosok Indonesia. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa LANURI adalah bagian dari komitmen BPJS untuk memastikan seluruh peserta JKN, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Sejak diluncurkan, LANURI telah memberikan manfaat kepada 11.160 peserta JKN di 558 titik layanan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Menaikkan satu persen saja bukan pekerjaan mudah. Kami memohon bantuan dan dukungan seluruh stakeholder,” ujar Pujowaskito.
Selain LANURI, BPJS Kesehatan juga mengimplementasikan program Quick Win untuk memperkuat pelayanan dan kepesertaan JKN. Program ini disinergikan dengan berbagai inisiatif pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Fokus utama adalah menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan target peningkatan titik layanan dari 500 pada 2025 menjadi 615 pada 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penguatan Layanan di Daerah 3T
BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai. Upaya ini termasuk mendukung misi pelayanan Kapal Rumah Sakit Ksatria Airlangga ke pulau-pulau terpencil. “Quick Win bukanlah akhir, melainkan fondasi untuk membangun transformasi yang berkelanjutan,” tambah Pujowaskito.
Inovasi Kanal Layanan
Kemudahan akses bagi peserta JKN terus diperkuat melalui berbagai kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, dan PANDAWA. Kanal-kanal ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat atas kendala pelayanan dan administrasi kepesertaan.
BPJS Kesehatan berharap dengan adanya LANURI dan penguatan berbagai kanal layanan, manfaat Program JKN dapat semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
