Headline.co.id, Gubernur Kalimantan Barat ~ Ria Norsan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri acara penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan terkait perdagangan karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Jakarta, Senin (6/7).
Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub dianggap sebagai tonggak penting dalam mencapai target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia. “Peresmian ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang besar, sehingga ini menjadi peluang untuk manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Peran Kalimantan Barat dalam Perdagangan Karbon
Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa perdagangan karbon bukan hanya instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub sebagai instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah. “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses perizinan dan memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan,” tegas Ria Norsan.
Harapan dari Menteri Kehutanan
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon yang lebih terintegrasi dan berdaya saing global. “Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia. Integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Dukungan dari Pemangku Kepentingan
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan. “Program ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional,” ungkapnya.
Hashim menambahkan bahwa meskipun perjalanan membangun perdagangan karbon nasional tidak mudah, kerja keras dan sinergi seluruh pihak telah membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia. “Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, dan para kepala daerah se-Indonesia.
