Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi Riau mengadakan evaluasi terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai upaya memperkuat tata kelola demokrasi di wilayah tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui kunjungan kerja Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau di Pekanbaru pada Kamis (2/7/2026).
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi IDI di Riau. “Kunjungannya kemarin dari Tim Kejaksaan Agung. Soal pelaksanaan dan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Riau,” ujar Boby pada Jumat (3/7/2026). Hasil dari pembahasan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Boby memaparkan berbagai aspek terkait penilaian IDI, termasuk pengukuran, manfaat penyusunan indeks, sumber data, serta mekanisme dan alur penilaian. Ia juga menyoroti perkembangan capaian sejumlah indikator penilaian yang mencerminkan dinamika di masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola demokrasi yang berkualitas melalui berbagai program peningkatan nilai demokrasi di daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sinergi untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi
Tim Kejaksaan Agung yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Fredrik Richard Silaban, Jaksa Madya sekaligus anggota satuan tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan Deddy Yuana Yusuf, Pengelola Penanganan Perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Mereka didampingi oleh Kepala Seksi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Simon.
Tim Kejaksaan Agung menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Sinergi ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai IDI secara berkelanjutan.
Harapan untuk Demokrasi yang Lebih Inklusif
Boby Rachmat berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat koordinasi Kejaksaan Agung dan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Badan Kesbangpol. “Harapan kami, berbagai rekomendasi dan langkah perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang semakin sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dengan adanya evaluasi dan sinergi yang lebih kuat, diharapkan tata kelola demokrasi di Riau dapat terus meningkat, mendukung terciptanya lingkungan demokrasi yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
