Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino 2026 dengan memperkenalkan Oase Udara. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penurunan kualitas air. Oase Udara akan diimplementasikan di enam provinsi yang paling terdampak, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, menjelaskan bahwa Oase Udara adalah ruang oksigen sementara yang dirancang untuk membantu warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. “Fasilitas ini berupa tenda berukuran 6×8 meter yang dilengkapi dengan konsentrator oksigen, pendingin ruangan, dan area istirahat yang nyaman,” ujar Agus dalam webinar kesiapsiagaan kesehatan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Selain itu, Kemenkes juga memperkuat distribusi masker gratis kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan pekerja lapangan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dengan benar untuk mengurangi paparan asap. Untuk mendukung edukasi publik, pemerintah menyediakan tiga buku elektronik yang dapat diunduh secara gratis, mencakup topik pencegahan kebakaran hutan, dampak kabut asap, dan sistem peringatan dini krisis kesehatan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Agus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mitigasi dampak El Nino. Kemenkes bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendistribusikan 500 mobil tangki air ke daerah terdampak kekeringan. Selain itu, 200 konsentrator oksigen tambahan akan disalurkan melalui PMI untuk mendukung fasilitas kesehatan.
Kesiapan Logistik dan Tenaga Kesehatan
Dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), Kemenkes telah menyiapkan dukungan logistik melalui 11 regional dari Medan hingga Jayapura. Sebanyak 38.000 tenaga kesehatan dan non-kesehatan disiagakan dan siap dimobilisasi kapan saja jika terjadi keadaan darurat.
Agus menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. “Kerja sama yang baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan ini,” pungkasnya.
