Headline.co.id, Pontianak ~ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Komitmen ini ditandai dengan pelantikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar oleh Ketua Umum HKTI dan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Minggu (28/6/2026).
Acara pelantikan ini juga diramaikan dengan kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, dan Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan, secara resmi melepas kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. “Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” ajaknya.
Norsan menekankan bahwa amanah yang diberikan kepada pengurus DPD HKTI Kalbar adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi. Ia berharap HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani, mendorong inovasi di sektor pertanian, dan memperkuat kelembagaan petani.
Sinergi untuk Kesejahteraan Petani
Norsan menambahkan bahwa HKTI harus berada di garis terdepan dalam membangun sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat tani. “Pelantikan hari ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah. Ini menjadi bukti nyata bahwa HKTI hadir dan dekat dengan rakyat,” tuturnya.
Kebijakan Kemandirian Pangan
Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional dengan meningkatkan produksi dalam negeri. “Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula,” jelasnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Sudaryono juga mengingatkan agar Pabrik Kelapa Sawit membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. “Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
