Headline.co.id, Jakarta ~ Industri telekomunikasi dan pusat data di Indonesia menekankan pentingnya penataan ekosistem digital nasional untuk menjaga kesehatan industri dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan. Hal ini dibahas dalam sesi diskusi Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026), yang dihadiri oleh Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno dan Chairman Indonesia Data Center Provider (IDPRO) Hendra Suryakusuma.
Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan bahwa perkembangan layanan internet di Indonesia merupakan hasil investasi besar sektor swasta selama puluhan tahun. “Akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang mendekati karakteristik layanan publik,” ujarnya. Penetrasi layanan broadband bergerak telah melampaui jumlah penduduk, sementara tingkat penetrasi internet nasional mencapai sekitar 81 persen. Namun, Sarwoto menilai industri telekomunikasi menghadapi tantangan keberlanjutan bisnis akibat perubahan lanskap digital yang cepat.
Menurut Sarwoto, struktur industri yang terbentuk sejak regulasi telekomunikasi lebih dari dua dekade lalu perlu dievaluasi agar relevan dengan kebutuhan ekosistem digital saat ini. Ia menyoroti tekanan eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan ketergantungan pada perangkat serta teknologi impor yang meningkatkan biaya investasi dan operasional industri telekomunikasi. “Penataan ulang ekosistem digital harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pelaku usaha dapat terus menciptakan nilai tambah dan menjaga kualitas layanan bagi masyarakat,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Hendra Suryakusuma menyatakan bahwa Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan pesat industri pusat data yang didorong oleh digitalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi AI. Kapasitas pusat data nasional meningkat signifikan dari 32 megawatt (MW) menjadi sekitar 646 MW dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia yang memiliki kapasitas pusat data 1,3 gigawatt (GW).
Hendra optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “Berdasarkan proyeksi industri, kapasitas pusat data nasional berpotensi meningkat hingga sekitar 2,3 GW dalam beberapa tahun mendatang,” katanya. Perkembangan AI diprediksi menjadi pendorong utama kebutuhan pusat data nasional di masa depan.
Tiga Faktor Utama Penunjang Ekosistem Digital
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Hendra menyoroti tiga faktor utama yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, ketersediaan energi yang saat ini masih didominasi oleh energi fosil. “Kebutuhan daya yang sangat besar untuk pusat data dan AI membutuhkan perencanaan energi dan jaringan transmisi yang matang,” ujarnya.
Faktor kedua adalah ketersediaan talenta digital yang kompeten dalam mengelola infrastruktur pusat data generasi baru. Hendra menekankan pentingnya percepatan pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi tersebut. IDPRO siap berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mempercepat pengembangan talenta pusat data dan AI nasional.
Faktor ketiga adalah dukungan insentif fiskal. Hendra menjelaskan bahwa pembangunan pusat data membutuhkan investasi besar, dengan biaya investasi yang diperberat oleh bea masuk dan pajak impor perangkat AI. “Sejumlah negara pesaing di kawasan seperti Malaysia dan Thailand telah memberikan berbagai insentif fiskal guna menarik investasi pusat data dan AI,” katanya.
Penguatan industri telekomunikasi dan pusat data sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mempercepat transformasi digital nasional dan membangun infrastruktur digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
