Headline.co.id, Belu ~ Pemerintah Kabupaten Belu berupaya mempercepat digitalisasi keuangan daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini dilakukan dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi KKPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu bekerja sama dengan Bank NTT Cabang Atambua. Acara tersebut berlangsung di Aula Hotel Setia Atambua pada Senin, 15 Juni 2026.
Bimtek ini dihadiri oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Beberapa OPD yang terlibat lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Kepala BPKAD Kabupaten Belu, Antonius S. Klau, menyatakan bahwa penerapan KKPD merupakan bagian dari modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan teknologi. “Melalui bimtek ini, kami berharap OPD peserta dapat segera menerapkan KKPD secara bertahap pada tahun ini,” ujarnya.
Antonius menambahkan bahwa sistem pembayaran non-tunai melalui KKPD mendukung peningkatan transparansi dan pengendalian dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Cabang Bank NTT Atambua, Victora B. Payong Beda, menjelaskan bahwa KKPD dirancang untuk mendukung transaksi belanja pemerintah daerah dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan keuangan. “Digitalisasi transaksi melalui KKPD diharapkan mampu menciptakan proses pembayaran yang lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik,” katanya.
Implementasi KKPD tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi sistem pembayaran ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem keuangan yang lebih modern.
