Headline.co.id, Jakarta ~ Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 untuk mendukung program ketahanan lingkungan dan stabilitas ekonomi nasional. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol. Rony Samtana, di halaman depan Gedung Presisi Mapolda Sumsel pada Jumat, 22 Mei 2026. Apel ini menunjukkan kesiapan Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, terutama dalam perlindungan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan stabilitas keamanan masyarakat di daerah rawan bencana.
Sebanyak 453 personel gabungan disiagakan dalam apel ini, terdiri dari 338 personel Polri, 35 personel TNI, 35 personel BPBD, serta mitra kamtibmas dan perwakilan dari sektor perkebunan dan kehutanan. Polda Sumsel juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana strategis, termasuk kendaraan SAR terbatas milik Brimob, perlengkapan pemadaman lapangan, serta dukungan operasional Direktorat Polairud yang diperiksa langsung untuk memastikan kesiapan operasional dalam kondisi darurat.
Langkah mitigasi terpadu yang merupakan bagian dari Program Presisi Kapolri telah menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan laporan operasional, jumlah titik api (hotspot) di Sumatera Selatan hingga Mei 2026 berhasil ditekan menjadi 1.253 titik, turun drastis dari 11.786 titik pada tahun 2024. Luas lahan yang terbakar juga berhasil diminimalisir hingga tersisa 182,53 hektare.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wakapolda Sumsel menyatakan bahwa keberhasilan ini didukung oleh 6.892 kegiatan mitigasi proaktif yang telah dilakukan sejak awal tahun, termasuk patroli terpadu, edukasi masyarakat, dan penguatan deteksi dini berbasis teknologi. Dampak positif dari upaya ini dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan kondisi udara yang tetap terjaga sehingga aktivitas transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil.
Wakapolda Sumsel menambahkan bahwa penanganan Karhutla adalah tanggung jawab kolektif. Keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama bangsa. “Penanganan Karhutla tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terukur dan melibatkan seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha,” jelas Wakapolda.
Selain langkah preventif dan edukatif, Wakapolda juga menginstruksikan seluruh personel untuk tetap profesional dan tegas dalam penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa komitmen kepolisian bukan hanya pada penegakan aturan. Melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, Polda Sumatera Selatan kini berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Polri tidak sekadar hadir sebagai penegak hukum, namun turut aktif merawat kelestarian Bumi Sriwijaya demi stabilitas dan ketahanan nasional yang kuat,” ungkap Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.
