Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pertanian melalui Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat berupaya mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan dengan mengawal program, berkoordinasi lintas sektor, dan memberikan pendampingan teknis untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian serta menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah terdampak.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa total lahan sawah yang terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 6.451 hektare, tersebar di 14 kabupaten dan kota. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang agar petani dapat segera kembali berproduksi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa rehabilitasi sektor pertanian pascabencana adalah bentuk dukungan negara untuk membantu petani bangkit kembali. Pemerintah pusat menanggung biaya rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, dan memberikan bantuan sarana produksi pertanian agar proses pemulihan dapat berjalan cepat. “Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” ujar Mentan Amran.
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Fadjry Djufry, menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian, BRMP di daerah bertugas mengawal seluruh program Kementerian Pertanian, termasuk penanganan sektor pertanian pascabencana. “BRMP hadir untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan cepat, tepat sasaran, dan berbasis penerapan teknologi pertanian sesuai kondisi spesifik lokasi di daerah terdampak,” ujar Fadjry di Jakarta, Senin (18/5/2026).
BRMP Sumatera Barat melaksanakan pengawalan rehabilitasi lahan secara terpadu bersama pemerintah daerah, penyuluh lapangan, kelompok tani, serta Direktorat Teknis Kementerian Pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari identifikasi lahan hingga pelaksanaan rehabilitasi agar lahan kembali produktif dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi meliputi pembersihan lahan terdampak, pengambilan sampel tanah untuk penyusunan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, pengolahan lahan, penataan drainase dan irigasi, serta pendampingan budidaya kepada petani.
Pengambilan sampel tanah dilakukan di sejumlah lokasi sawah terdampak bencana untuk mengetahui perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah akibat banjir dan endapan material. Kepala BRMP Sumatera Barat, Salwati, mengatakan hasil pengujian laboratorium menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan lahan, termasuk rekomendasi pemupukan, perbaikan struktur tanah, dan penanganan potensi cemaran. “Melalui kegiatan ini, kami berharap pemulihan lahan pertanian dapat berlangsung lebih cepat sehingga produktivitas sawah masyarakat dapat kembali optimal dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” ujar Salwati.
Hingga saat ini, sekitar 2.100 hektare lahan di Sumatera Barat telah berhasil memasuki tahap pertanaman kembali sebagai bagian dari pelaksanaan rehabilitasi lahan terdampak bencana. Varietas yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistem serta kemampuan adaptasinya terhadap kondisi lahan pascabencana. Selain itu, BRMP Sumatera Barat turut aktif dalam pelaksanaan ground breaking rehabilitasi sawah terdampak bencana sebagai bagian dari percepatan pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat.
Untuk mendukung proses rehabilitasi, berbagai bantuan telah disalurkan kepada kelompok tani dan masyarakat terdampak berupa benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, sarana produksi pertanian, serta dukungan teknis lainnya sesuai kebutuhan lapangan. BRMP Sumatera Barat turut melakukan pendampingan dan pengawalan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pelaksanaan rehabilitasi lahan ini mendapat dukungan positif dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Ke depan, Kementan melalui BRMP Sumatera Barat akan terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar lahan yang direhabilitasi dapat kembali produktif secara berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, perguruan tinggi, TNI, dan kelompok tani juga terus diperkuat guna mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana di Sumatera Barat.
