Headline.co.id, Parigi Moutong ~ Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil langkah tegas dalam memperkuat reformasi birokrasi dengan menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan merencanakan pelaksanaan tes urine bagi pegawai pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, saat memimpin apel bersama jajaran ASN di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong pada Senin, 18 Mei 2026.
Dalam arahannya, Abdul Sahid menekankan bahwa ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi negara yang harus menjadi teladan di masyarakat. “ASN seyogyanya menjadi garda terdepan dalam membangun budaya kerja yang disiplin, bersih, melayani, dan berintegritas,” ujarnya.
Abdul Sahid mengungkapkan bahwa penguatan disiplin birokrasi adalah fondasi penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengimbau seluruh ASN untuk mulai membangun budaya kerja yang efektif dari hal-hal mendasar, seperti kedisiplinan waktu, tanggung jawab terhadap pekerjaan, kebersihan lingkungan kantor, hingga pola pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat.
“Orientasi pelayanan harus menjadi budaya kerja. Kalau bisa diselesaikan hari ini, maka selesaikan hari ini. Jangan membiarkan masyarakat menunggu akibat kelalaian birokrasi,” tegasnya. Sebagai bagian dari penguatan sistem birokrasi, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga akan memperketat evaluasi disiplin pegawai melalui pemantauan berkala oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis kinerja. Selain menyoroti pelayanan publik, Abdul Sahid juga menekankan pentingnya budaya kebersihan lingkungan kerja. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk menghidupkan kembali budaya menjaga kebersihan ruang kerja, halaman kantor, hingga fasilitas umum.
Dalam apel tersebut, Wakil Bupati juga mengumumkan rencana pelaksanaan tes urine bagi seluruh ASN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan aparat kepolisian. Langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan lingkungan birokrasi bersih dari penyalahgunaan narkotika. “Korps ASN harus bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pencegahan harus dimulai dari internal birokrasi agar ASN tetap menjadi figur teladan yang menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai moral,” katanya.
Abdul Sahid menegaskan bahwa keteladanan ASN menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan OPD untuk memberi contoh nyata dalam disiplin, loyalitas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. “Birokrasi yang kuat lahir dari kebiasaan kerja yang baik. Keteladanan harus dimulai dari pimpinan dan menjadi budaya bersama di seluruh lingkungan pemerintahan,” pungkasnya.
Melalui penguatan disiplin, budaya kerja profesional, dan pengawasan internal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan birokrasi daerah menjadi lebih responsif, bersih, serta berintegritas.
