Headline.co.id, Jakarta ~ Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menekankan pentingnya pembangunan Aceh yang bersinergi dengan alam. Pernyataan ini disampaikan dalam lokakarya bertajuk “Growth with Nature” yang diadakan di The Pade Hotel, Banda Aceh, pada Senin (11/5/2026). Safrizal mengingatkan kembali tragedi tsunami 2004 yang menewaskan lebih dari 170 ribu orang, serta bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp68,67 triliun dan memaksa lebih dari 2,2 juta kepala keluarga mengungsi. Ia menegaskan bahwa paradigma “Growth with Nature” harus menjadi arah baru dalam pembangunan Aceh.
Safrizal menyebut Kawasan Ekosistem Leuser sebagai modal ekologis dunia dengan valuasi jasa lingkungan lebih dari USD600 juta per tahun. Menurutnya, menjaga hutan bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan. Hadih Maja, sebuah pepatah lokal, menyebutkan: “Di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka…” yang berarti menanam cemara di pesisir dan mangrove di tambak untuk melindungi masyarakat dari air pasang.
Safrizal menekankan bahwa pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah lama memahami prinsip keberlanjutan sebelum istilah tersebut populer secara global. Sebagai langkah konkret, ia menekankan perlunya penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan regulasi kawasan lindung, pengembangan proyek percontohan solusi berbasis alam, serta penguatan masyarakat adat. Selain itu, pengembangan skema pembiayaan hijau dan kolaborasi lintas wilayah juga menjadi prioritas.
“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” tegas Safrizal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencapai pembangunan yang tangguh, hijau, dan inklusif. Lokakarya ini diharapkan menjadi fondasi bagi arah pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan, dengan kombinasi ilmu pengetahuan modern, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kearifan lokal masyarakat.
