Headline.co.id, Banda Aceh ~ Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025 menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Aceh pada Februari 2026. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Aceh pada Februari 2026 meningkat sebanyak 7.430 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada Februari 2026, komposisi angkatan kerja di Aceh mencatat sekitar 2,5 juta penduduk bekerja, sementara jumlah pengangguran mencapai sekitar 156.230 orang. Jika dibandingkan dengan Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 55.340 orang, sedangkan angka pengangguran meningkat 7.430 orang. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 berada di angka 5,88 persen, meningkat dari 5,50 persen pada Februari 2025.
“Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang menganggur,” kata Agus dalam siaran pers melalui kanal YouTube BPS Aceh. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Disnakermobduk Aceh, Akmil Husen, menjelaskan bahwa kenaikan angka pengangguran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Menurut Akmil, Aceh menjadi provinsi di Sumatra dengan dampak bencana paling luas dibandingkan daerah lain, mencakup 18 kabupaten/kota. Sementara itu, Sumatera Utara terdampak di 10 kabupaten/kota dan Sumatra Barat di lima kabupaten/kota. Ia menambahkan bahwa sejumlah daerah terdampak di Aceh merupakan kawasan industri, khususnya sektor perkebunan, sehingga aktivitas perusahaan terganggu dan belum sepenuhnya pulih.
“Banyak perusahaan yang belum bisa beroperasi lagi, sehingga banyak pekerja termasuk yang berwirausaha, juga belum bisa kembali bekerja akibat dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Akmil, Rabu (6/5/2026). Selain faktor bencana, rendahnya investasi di Aceh juga dinilai memengaruhi terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor formal.
Di tengah keterbatasan tersebut, Disnakermobduk Aceh terus mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna menekan angka pengangguran melalui berbagai program ketenagakerjaan. Akmil menjelaskan bahwa pada 2026 pihaknya belum dapat melaksanakan program pelatihan dan pemagangan secara penuh akibat efisiensi anggaran daerah. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan melalui dukungan mitra kerja dan program kolaboratif dengan pemerintah pusat.
“Untuk tahun ini, kami belum dapat melaksanakan pemagangan maupun pelatihan secara penuh. Namun, kami tetap berupaya melalui dukungan mitra kerja, agar tenaga kerja Aceh tetap memiliki kompetensi dan bisa terserap di dunia kerja,” katanya. Salah satu program yang dijalankan bersama Kemnaker adalah Magang Hub yang menyasar lulusan baru jenjang D-1 hingga S1. Program tersebut memberikan kesempatan magang di berbagai perusahaan dengan dukungan pembiayaan dari Kemnaker.
Selain itu, program padat karya juga difokuskan di wilayah terdampak bencana melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat. “Program Magang Hub tahun 2026 ditargetkan menjangkau lebih dari 2.000 peserta, sementara program padat karya menyasar sekitar 3.500 penerima manfaat di wilayah terdampak,” ujarnya. Akmil berharap iklim investasi di Aceh dapat terus membaik sehingga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, sekaligus memperluas program pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan pasar kerja. “Mudah-mudahan ke depan kesempatan kerja semakin terbuka luas, sehingga putra-putri Aceh bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun luar daerah,” pungkasnya.
