Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia dan Jerman berkomitmen untuk memperkuat ekosistem data terbuka dan kecerdasan buatan (AI) berbasis masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Andianto Haryoko, dalam acara “Kerja Sama Indonesia-Jerman FAIR Forward” yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026.
Andianto Haryoko menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mempercepat transformasi digital nasional. “Transformasi ini tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan kebijakan pemerintah, tata kelola data, keamanan digital, serta pengembangan ekosistem dan inovasi digital yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sejak 2023, Kementerian PPN/Bappenas bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH telah melaksanakan inisiatif “FAIR Forward – Artificial Intelligence for All”. Program ini merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). FAIR Forward bertujuan untuk mengembangkan sumber daya AI yang minim bias, beretika, dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan meneliti isu-isu terkait krisis iklim dan mengadopsi AI untuk ekonomi biru Indonesia. Selain itu, program ini juga melanjutkan implementasi pembelajaran sebaya dan pengembangan kapasitas bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam bidang AI, serta menjembatani pembelajaran kebijakan AI lintas benua Asia-Afrika.
Thomas Foerch, Urban Development dan Cross-Cutting Topics Cooperation Area Lead GIZ, menekankan potensi kerja sama Jerman dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk inovasi transformasi digital. “Jerman dikenal secara global sebagai pusat pemajuan inovasi. Melalui keunikan FAIR Forward, kami berkomitmen untuk mendorong Indonesia sebagai uji coba inovasi AI dalam kerja sama bilateral negara kita,” jelasnya.
FAIR Forward juga mendorong pendekatan AI yang inklusif untuk inovasi masyarakat adat, terutama dalam memperkuat ketahanan iklim. Pendekatan ini menekankan pentingnya etika dalam pengumpulan sumber data terbuka yang mempertimbangkan analisa gender dan PADIATAPA (Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan) sebagai hak masyarakat adat.
Komitmen ini mendapat nominasi UN SDG Digital GameChangers Award 2024 dalam kategori Planet – Innovation for our climate and environment. Selain itu, FAIR Forward berkontribusi dalam penetapan kebijakan etika AI nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, seperti UNESCO AI for Environment and Ecosystems Toolkit for Policymakers.
Melalui kerja sama dengan mitra, FAIR Forward telah mengembangkan berbagai proyek berbasis AI, seperti pemetaan indikatif hutan High Carbon Stock (HCS) nasional yang menjadi model percontohan bagi pemerintah Goa, India dan Senegal, Afrika Barat. Kapasitas masyarakat pesisir di Maros dan Pulo Aceh juga didukung oleh jaringan internet komunitas dan pendekatan sains warga berbasis pemodelan AI lokal.
Para pengambil kebijakan juga mendapat program pelatihan AI dari Harapura Impact dan Aptaworks melalui ruang dialog strategis untuk memahami potensi serta risiko AI secara kritis, kontekstual, dan partisipatif demi mendorong lahirnya tata kelola kebijakan AI yang beretika di Indonesia.
