Headline.co.id, Surabaya ~ Politeknik Pelayaran Surabaya mengambil langkah signifikan dalam memperkuat Zona Integritas (ZI) dengan menandatangani komitmen bersama untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 21 April 2026. Acara ini berlangsung di kampus dan dipimpin oleh Direktur Poltekpel Surabaya, Moejiono, dengan partisipasi penuh dari jajaran manajemen serta sivitas akademika, sebagai upaya memperkuat budaya kerja yang berlandaskan integritas.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi institusi untuk meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, melanjutkan capaian sebelumnya setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Direktur Poltekpel Surabaya menegaskan bahwa institusi saat ini berada pada tahap verifikasi dan finalisasi dokumen sebagai bagian dari proses evaluasi menuju WBBM.
“Ini merupakan momentum penguatan fondasi yang telah dibangun. Fokus kami tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga konsistensi dalam praktik pelayanan yang profesional, cepat, dan akuntabel,” ujar Moejiono. Ia menambahkan bahwa tata kelola yang bersih menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan pelayaran berkelas dunia, dengan kualitas akademik yang didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas ditegaskan sebagai komitmen moral seluruh aparatur untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang. “Integritas aparatur merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, Zona Integritas tidak akan tercapai,” tegasnya.
Penguatan ZI menuju WBBM merupakan level tertinggi dalam reformasi birokrasi, yang tidak hanya menekankan bebas dari korupsi, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui langkah ini, Poltekpel Surabaya menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan pelayaran yang profesional, terpercaya, serta mampu menjawab kebutuhan sektor transportasi laut nasional.
Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dalam mewujudkan institusi pemerintah yang bersih, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
