Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ~ Sumatra Barat, mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, secara virtual pada Rabu, 15 April 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan melibatkan pemerintah daerah dari Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya percepatan penyelesaian data usulan huntap agar pembangunan dapat segera dimulai. Pemerintah menetapkan tiga skema pembangunan huntap, yaitu insitu, eksitu, dan terpusat/komunal. “Daerah yang usulannya belum lengkap diminta segera melengkapinya agar dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pembangunan,” ujar Tito.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 353 unit huntap. Namun, setelah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut berkurang menjadi 316 unit. “Kami akan melakukan klarifikasi terhadap hasil verifikasi tersebut sebagai dasar penetapan melalui SK, sekaligus memastikan seluruh data sinkron antar instansi,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fadly menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar penyediaan huntap dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Seluruh usulan huntap di Tanah Datar masuk dalam kategori eksitu, dengan 82 unit bersifat terpadu dan sisanya mandiri. Untuk huntap terpadu, saat ini tengah dilakukan proses pematangan lahan yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.
Pembangunan huntap ini didukung oleh pendanaan dan kolaborasi lintas pihak, dengan estimasi keseluruhan proses mulai dari pematangan lahan hingga pembangunan rumah berlangsung sekitar tiga bulan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengusulkan kembali sisa unit yang belum terakomodasi agar seluruh kebutuhan hunian korban bencana dapat terpenuhi.
Melalui langkah ini, Pemkab Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
