Headline.co.id, Banda Aceh ~ Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Aceh melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Haji Uma menegaskan bahwa layanan kesehatan adalah hak dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, proses penentuan penerima manfaat JKA harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan berkeadilan. Ia menyampaikan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang diterimanya menunjukkan perlunya evaluasi data kepesertaan, terutama bagi warga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
“Banyak aduan yang saya terima dari masyarakat tidak mampu yang kini tidak lagi tercover JKA. Ini tentu menjadi perhatian serius, karena menyangkut hak dasar warga,” ujarnya kepada , Selasa (14/4/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Haji Uma juga menyoroti pentingnya penyempurnaan penggunaan indikator desil dalam penentuan peserta yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Menurutnya, pendekatan ini perlu diperkuat melalui validasi data dan verifikasi lapangan yang lebih optimal agar kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pendekatan desil harus dipastikan akurat. Jika verifikasi datanya belum optimal, maka kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi hak masyarakat,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan JKA akan menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, Haji Uma menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan kebutuhan pembiayaan JKA yang diperkirakan mencapai Rp700 hingga Rp800 miliar, ia mendorong penataan prioritas belanja agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama, terutama di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana. Ia menyarankan agar belanja yang belum mendesak dapat dievaluasi sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
“Pemerintah perlu berani mengevaluasi belanja yang tidak prioritas agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan disiplin dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transparansi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan daerah. Haji Uma menegaskan bahwa masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan kepedulian terhadap keberlangsungan pembangunan Aceh serta kesejahteraan masyarakat. “Ini semata-mata bentuk kepedulian. Pemerintah harus tetap berpihak pada rakyat dan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
