Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera melaporkan bahwa pembersihan material lumpur pascabanjir di Aceh telah mencapai 480 lokasi dari total 519 titik terdampak hingga Sabtu (11/4/2026). Saat ini, upaya percepatan difokuskan pada 39 lokasi tersisa yang berada di kawasan permukiman padat dengan tujuan memulihkan fasilitas publik dan lingkungan warga secepat mungkin.
Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas PRR, Safrizal, menjelaskan bahwa sisa lokasi yang belum tertangani memiliki tantangan geografis tersendiri. “Kami menghadapi tantangan geografis yang cukup berat di beberapa lokasi, namun kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas ini,” ujar Safrizal dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).
Untuk mengatasi kendala tersebut, Satgas PRR mengoptimalkan dukungan personel di titik-titik krusial, termasuk mengerahkan Praja IPDN untuk membantu pembersihan di wilayah Aceh Tamiang. Langkah ini diambil guna memastikan infrastruktur publik dapat digunakan kembali oleh masyarakat dalam waktu singkat.
Selain pengerahan personel kedinasan, pemerintah juga menjalankan program cash for work atau padat karya tahap kedua. Di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, sebanyak 392 peserta yang terdiri dari warga lokal, Satpol PP, BPBD, serta TNI dan Polri terlibat aktif dalam aksi pembersihan. “Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang,” ujar Safrizal.
Menanggapi isu yang beredar di media sosial, Safrizal menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, Safrizal mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh atau menyesatkan. “Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan. Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah,” tegasnya.
