Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini direncanakan berlangsung satu hari dalam seminggu dengan tujuan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dr. Agustinus Subarsono, Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, menyatakan bahwa efektivitas kebijakan WFH ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk infrastruktur teknologi yang stabil dan budaya kerja yang disiplin secara mandiri. “Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah,” jelasnya pada Jumat (10/4).
Subarsono menambahkan bahwa WFH akan efektif jika pemerintah menerapkan standarisasi layanan berbasis output atau waktu serta sistem monitoring yang terukur, seperti timesheet atau catatan waktu kerja dan pertemuan singkat harian maupun mingguan secara online. Ia juga menyoroti aspek ekonomi dari kebijakan ini. Menurutnya, meskipun WFH secara teoritis dapat mengurangi biaya operasional kantor, perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut mengenai penghematan biaya listrik. “Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.
Menurut Subarsono, WFH dapat mengurangi biaya transportasi karyawan dan kebutuhan energi di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun, di kota kecil, terutama di daerah 3T, pengurangan energi perlu dipertanyakan tingkat signifikansinya. “Kalau dalam kaitannya dengan leadership, khususnya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan selama WFH adalah trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan, bahwa ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri,” ujarnya.
Subarsono juga mengakui kemungkinan penyalahgunaan WFH pada hari Jumat untuk liburan long weekend. Namun, hal ini lebih mungkin terjadi pada ASN golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah stabil. Sebaliknya, ASN dengan golongan ekonomi bawah kecil kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena alasan ekonomi. “ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga,” jelasnya.
Subarsono menyebutkan empat indikator yang dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan WFH setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan. Indikator tersebut meliputi pencapaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dalam kegiatan digital. “Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” jelasnya.
Subarsono menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara WFH. Beberapa pekerjaan masih memerlukan kehadiran fisik ASN sebagai pemberi layanan publik, seperti layanan SIM, KTP, sertifikat tanah, maupun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Dalam konteks akademik, Subarsono justru mendukung proses pembelajaran dilakukan secara offline atau luring. “Saya cenderung mendorong menggunakan luring karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran,” ujarnya.
Subarsono menyarankan penggunaan indikator yang dapat mengukur efektivitas WFH. Indikator pekerjaan berbasis output harian, laporan mingguan, dan adanya mekanisme reward and punishment akan memudahkan pengukuran berhasil atau tidaknya kebijakan WFH. “Saya sarankan gunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas. Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat,” tutupnya.
