Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ~ Sumatra Barat, menetapkan penanganan stunting sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Musrenbang tersebut dilaksanakan di aula Kantor Bupati Tanah Datar pada Senin, 31 Maret 2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
Kepala Bappedalitbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD adalah tahap strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun. “Musrenbang tahun ini diintegrasikan secara khusus dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan, sehingga isu stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi menjadi arus utama dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah,” ujar Adriyanti. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah, legislatif, instansi vertikal, perguruan tinggi, hingga perwakilan masyarakat.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan proses perencanaan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara dialogis dan aspiratif. “Musrenbang dirumuskan secara bersama dengan melibatkan tiga pilar pembangunan daerah yaitu pemerintah daerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, kemudian masyarakat dan kalangan swasta atau dunia usaha, bersifat dialogis, aspiratif, dan partisipatif,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap stunting karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Eka Putra juga menyatakan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi hingga perlindungan sosial. “Kita harus memastikan dalam Musrenbang ini peran yang jelas dan terukur perangkat daerah dalam upaya penurunan stunting,” tegasnya. Selain itu, Pemkab Tanah Datar juga mendorong dukungan pemerintah provinsi dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan provinsi yang menjadi akses utama ke wilayah tersebut. “Setidaknya ada 8 pintu masuk ke Tanah Datar merupakan jalan provinsi dalam keadaan rusak. Kepada pak Budi di kesempatan ini kami sampaikan lagi harapan agar TKD Provinsi bisa dianggarkan untuk jalan-jalan tersebut,” ujarnya.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyatakan dukungan terhadap program pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada RPJMD dan kondisi keuangan daerah. “Kita paham kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, meskipun itu kami tetap komitmen dan mendukung program pemerintah selagi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas PTMPTSP Sumbar, Luhur Bidianda, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan. “Pesan gubernur adalah perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor serta inovasi dan terobosan baru merupakan kunci percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat,” ujarnya.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran, terintegrasi, serta mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
