Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional 567 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah I, Sumatra, karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, 450 SPPG telah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan terhadap standar operasional prosedur (SOP) mereka. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen BGN terhadap prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, 117 SPPG lainnya masih dalam proses evaluasi lebih lanjut.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menyatakan bahwa penghentian operasional ini merupakan langkah penegakan standar yang dilakukan secara sistematis dan terukur. “Penghentian ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa semua SPPG mematuhi standar yang telah ditetapkan,” jelas Direktur Harjito pada Kamis, 19 Maret 2026.
BGN belum sepenuhnya mengungkapkan rincian teknis terkait temuan di lapangan, termasuk variasi kendala yang dihadapi oleh masing-masing SPPG. Proses pendalaman dan verifikasi masih berlangsung untuk memastikan akurasi data dan menjaga objektivitas dalam penyampaian informasi. Dalam upaya perbaikan, BGN tidak hanya menerapkan sanksi administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada SPPG yang belum memenuhi standar,” ucap Direktur Harjito.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, BGN memperkuat sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan risiko pelanggaran berulang, mempercepat proses pemulihan operasional SPPG, dan memperkuat pengawasan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjaga kredibilitas program MBG. “Kami berharap langkah ini dapat memperkuat pengawasan dan menjaga kualitas layanan yang diberikan,” tutur Direktur Harjito.
