Headline.co.id, Banyuwangi ~ Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menghadiri acara buka puasa bersama yang melibatkan berbagai tokoh lintas elemen di Rumah Kebangsaan, Karangrejo, Banyuwangi, pada Kamis (26/2/2026). Kehadirannya diapresiasi sebagai wujud keterbukaan dan kesiapan berdialog dengan masyarakat.
Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Ipuk duduk bersama lebih dari 100 tokoh dari berbagai elemen, termasuk agamawan, pejabat, pegiat sosial, pendidik, tokoh perempuan, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan budayawan. Beberapa tokoh yang hadir dikenal sering mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Aktivis Sosial, Herman Sjahthi, menyampaikan apresiasinya terhadap ruang dialog yang terbuka tersebut. Ia merasa bersyukur dapat berdialog langsung dengan bupati, sehingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan dapat dibahas bersama.
Podcaster Andi Purnama juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, ruang dialog yang egaliter memberikan kesan positif karena memungkinkan pertukaran perspektif dan pemikiran yang mendorong saling pemahaman dalam menyikapi suatu peristiwa.
Pengasuh Pondok Pesantren Adzikra, Achmad Wahyudi, menilai bahwa keberanian pemimpin dalam menghadapi dan menjelaskan berbagai persoalan kepada publik merupakan karakter kepemimpinan yang baik. Ia mencontohkan penjelasan bupati terkait isu tambang, infrastruktur jalan, hingga layanan publik yang disampaikan secara langsung kepada peserta forum.
Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengusung semangat sinergi 3KO, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, sebagai fondasi membangun daerah. Forum ini juga menjadi ajang mempererat ukhuwah Ramadan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Hakim menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat perlu bergerak bersama untuk mewujudkan Banyuwangi yang asri dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Menurutnya, kritik adalah bukti kecintaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka ruang pengawasan publik, namun tetap harus berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. (*)
