Headline.co.id, Blangkejeren ~ Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, bersama rombongan mengunjungi Gayo Lues pada Senin (23/02/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penataan kembali desa-desa yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Setibanya di Gayo Lues, rombongan disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati setempat. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kemudian mengadakan rapat dengan Dirjen Pemdes Kemendagri untuk membahas kondisi desa-desa yang terkena dampak bencana. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PMK Gayo Lues memaparkan rencana penataan kampung pascabencana dan menjelaskan situasi terkini desa-desa terdampak.
La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa penanganan bencana kali ini dilakukan secara holistik dan komprehensif. Fokusnya tidak hanya pada tanggap darurat dan keselamatan jiwa, tetapi juga pada percepatan pembangunan darurat yang menitikberatkan pada pemerintahan desa, nagari, atau kampung di Aceh. “Kami sudah ke Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Banda Aceh, dan Bireuen, dan dari Medan kami langsung ke Gayo Lues. Kami lapor ke Pak Menteri bahwa kami akan turun langsung untuk melihat bagaimana rencana kesiapan penataan desa pascabencana di tiga provinsi,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dirjen Pemdes juga menyatakan bahwa timnya hadir untuk melihat langsung kondisi dari perspektif pemerintahan desa dan mencatat kebutuhan mendesak, seperti yang dilakukan di Aceh Tamiang, Bireuen, dan Pidie Jaya. “Kami akan melihat lebih dekat lagi sebetulnya desa-desa mana yang harus ditata ulang. Yang jelas yang pertama adalah secara geografis ada penyesuaian terkait dengan batas desa. Secara demografi pasti akan ada mungkin saja penduduk yang harus direlokasi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Pemdes juga membawa tim teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menentukan titik lokasi yang layak dan aman. “Kalau kami melihat secara spesifik di Gayo Lues tadi seperti yang disampaikan ada desa harus segera dilakukan penataan namun di beberapa desa lain, harus dilakukan penataan batas desa. Teman-teman dari BIG nanti akan mengampu untuk penetapan peta dasarnya,” katanya.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyampaikan bahwa pascabencana terdapat sekitar 20 desa yang harus direlokasi ke daerah yang lebih aman. “Ada beberapa desa dari 20 desa tadi, relokasinya sedikit bergeser ke kecamatan tetangga walaupun masih berbatasan dengan kecamatan lamanya. Ini sudah pernah kita bahas dengan Pak Wakil dan Bu Kadis perihal desa yang pindah ke kecamatan lain, ini mereka tidak di tengah tetapi di pinggir di daerah perbatasan antar kecamatan,” jelasnya.
Suhaidi juga mengungkapkan bahwa Gayo Lues masih menghadapi persoalan mendasar terkait tapal batas desa dan kecamatan yang belum tuntas, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan administratif. “Saya sebenarnya saat di awal-awal kita dilantik kemarin, saya berharap ini dapat dituntaskan segera. Karena saya pikir, perencanaan ke depan harus mengacu kepada berbasis spasial,” lanjutnya.
Menurutnya, peta desa, kecamatan, dan kabupaten harus segera dituntaskan. Jika tapal batas desa jelas, maka persoalan di tingkat kecamatan juga dapat diselesaikan. Tantangan utama saat ini adalah pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi 20 desa yang direlokasi. Hingga kini, biaya pembebasan lahan belum tersedia.
Bupati Suhaidi mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, Kepala BNPB, Gubernur, dan Wakil Gubernur, serta mengirimkan surat permohonan dukungan anggaran ke Kemendagri, BNPB, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Saya mohon Pak Dirjen barangkali nanti bisa mendorong bagaimana nanti solusinya untuk pembebasan lahan ini. Karena kita juga ada tanggung jawab moral, kalau kita bangun lagi di daerah yang pernah terdampak maka akan mengundang persoalan-persoalan ke depan,” ucapnya.
