Headline.co.id, Jakarta ~ Upaya pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra terus dilakukan melalui kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung meskipun dalam keterbatasan, dengan memanfaatkan ruang belajar darurat dan memberikan pendampingan psikososial kepada siswa dan guru.
Praktik pemulihan pascabencana ini dibahas dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang diadakan di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat strategi pemulihan pendidikan berbasis gotong royong.
Kepala SMAS Mitra Inalum Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Mardimpu Sihombing, menyatakan bahwa pemulihan psikososial atau trauma healing telah dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 di beberapa wilayah terdampak di Sumatra Utara. “Kegiatan trauma healing dilaksanakan di beberapa titik, lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Langkat, serta Kota Sibolga yang mencakup wilayah Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Kegiatannya difokuskan pada pemulihan semangat belajar murid dan motivasi guru untuk kembali mengajar,” ungkap Mardimpu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga melibatkan kegiatan psikososial yang ringan dan partisipatif dengan melibatkan tenaga ahli serta guru bimbingan konseling. Dukungan konkret juga diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, tenda belajar darurat, dan perlengkapan sekolah untuk memastikan proses belajar tetap berlangsung.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Muslim, menyampaikan bahwa pemulihan pembelajaran di wilayahnya dilakukan melalui gotong royong seluruh unsur masyarakat. Sekolah-sekolah secara bertahap telah kembali beroperasi, meskipun masih ada satu satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat. “Hampir seluruh satuan pendidikan telah menggunakan ruang kelas kembali. Pendampingan trauma juga terus dilakukan agar peserta didik dan guru dapat kembali belajar dan mengajar dengan tenang,” jelasnya.
Muslim juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam percepatan pemulihan pendidikan, mulai dari Kemendikdasmen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga TNI/Polri dan elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci bangkitnya kembali aktivitas pendidikan di daerah terdampak.
Dari sisi kebijakan nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program prioritas pendidikan pada 2026, termasuk revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak bencana. Melalui Konsolidasi Nasional 2026, Kemendikdasmen menegaskan upaya pemulihan akan terus dilanjutkan dengan pendekatan berpusat pada peserta didik, disertai penguatan program revitalisasi bagi sekolah yang berada dalam kondisi darurat atau tidak lagi layak digunakan. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan berdampak nyata.
Bagi Kemendikdasmen, memastikan anak-anak kembali belajar dengan rasa aman bukan sekadar respons darurat, tetapi bagian dari ikhtiar membangun sistem pendidikan yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
