Headline.co.id, Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyatakan Keprihatinan Mendalam Atas Insiden Tragis Di Kabupaten Ngada ~ Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan belasungkawa dan menegaskan bahwa Polri berkomitmen mencegah terulangnya peristiwa serupa. “Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Wakapolri menekankan pentingnya mengoptimalkan program kesejahteraan pemerintah agar tepat sasaran. Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. “Pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” tambahnya.
Wakapolri optimis bahwa dengan kerja sama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat tercapai. Langkah Polri ini sejalan dengan masukan dari Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.
Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat. “Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, lain Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga, Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama, serta berbagai program lainnya. “Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.
Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan. “Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat. “Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri. “Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.”
