Headline.co.id, Raja Ampat ~ Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat Daya. Pertemuan ini berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, pada Senin (2/2/2026). Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan pendahuluan (interim) LKPD. Ia menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
“Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus terbuka, kooperatif, dan segera menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kesalahan yang sama kembali terulang,” tegas Yusuf Salim. Ia juga menekankan perlunya sinergi yang kuat pimpinan OPD, kepala subbagian keuangan, dan bendahara agar pengelolaan administrasi serta pelaporan keuangan dapat berjalan tertib dan selaras.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Yusuf Salim menambahkan, “Koordinasi internal harus diperkuat. Dokumen yang diminta BPK harus segera disiapkan dan disampaikan tepat waktu. Apabila terdapat kendala, segera dikomunikasikan. Jangan dihindari. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas laporan keuangan daerah.”
Sementara itu, informasi yang diterima menyebutkan bahwa tim BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya telah melaksanakan pemeriksaan interim LKPD di Waisai selama kurang lebih 45 hari. Pemeriksaan ini dilakukan lebih lama dari biasanya karena dilaksanakan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga melalui verifikasi dan pengecekan fisik di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Raja Ampat.
